TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara harus bersiap diri menampung arus pendatang yang bermigrasi jika Kalimantan Timur terpilih menjadi ibu kota baru.

“Tidak bisa dihindari dampak kegiatan migrasi dan urbanisasi. Itu otomatis akan terjadi. Tapi saya kira tidak ada masalah dengan hal itu. Masyarakat tinggal diberikan informasi. Tinggal membangun koordinasi dan analisa sebaik mungkin,” katanya Sabtu, 24 Agustus 2019.

Tidak menutup kemungkinan, ruang terbuka hijau (RTH) nantinya harus diubah. Namun tetap dengan pertimbangan yang matang agar tidak melanggar tata ruang.

“Prinsip utamanya adalah disiplin. Yang jadi persoalan, ketika kita tidak disiplin dengan ketentuan tata ruang yang sudah dibuat. Komunikasi dengan wali kota dan bupati sudah otomatis itu. Baik dengan wali kota Balikpapan dan Samarinda, maupun dengan bupati Kukar dan PPU,” katanya.

Sementara itu, bagi pelaku bisnis, migrasi atau arus perpindahan warga akan dilihat sebagai sebuah potensi bisnis. Misalnya, bisnis penyediaan jasa di sektor perhotelan maupun untuk rumah sewa.

Selain itu, nantinya akan ada perubahan ketentuan atas tata ruang Kaimantan Timur. Begitu juga dengan Samarinda, Balikpapan, dan Kukar. Karena urbanisasi sudah pasti akan terjadi ketika ibu kota negara dibangun di Kaltim.

Berdasarkan data Bappenas, setidaknya ada 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta yang akan bermigrasi jika IKN mulai dibangun. Selama proses pembangunan berlangsung, kabupaten/kota yang bersisiran dengan lokasi IKN akan menjadi daerah penopang.

Adapun terdapat dua lokasi yang disodorkan Pemerintah Kaltim untuk menjadi pusat pembangunan ibu kota negara yakni kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar) dan daerah Sotek, Penajam Paser Utara (PPU).

BISNIS