TEMPO.CO, Jakarta - Rencana ibu kota pindah diprediksi akan semakin mendorong perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat jaringan infrastrukturnya di sana. "Tidak ada alasan operator untuk tidak ikut menyediakan layanan telekomunikasi dan internet di sana,” kata Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi, beberapa waktu lalu.

Ia menilai kehadiran jaringan di Kalimantan menjadi suatu kebutuhan, mengingat beberapa tahun ke depan di pulau tersebut, ibu kota negara akan beroperasi. Kehadiran jaringan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, juga jadi hal yang penting. Lebih jauh Heru mengusulkan agar operator hadir dengan sukarela maka perlu didorong penggunaan infrastruktur secara bersama atau sharing.

Sementara itu, Analis Kresna Sekuritas Etta Rusdiana menilai meskipun ibu kota pindah, pembangunan jaringan yang dilakukan oleh operator seluler hanya berkutat pada daerah yang dibangun Ibu Kota, tidak terjadi secara menyeluruh di pulau Kalimantan.

Hal tersebut disebabkan operator melakukan pertimbangan pertimbangan dari sisi bisnis sebelum berekspansi. “Yang penting kan cakupan jaringan terhadap populasi, percuma juga kan ekspansi kalau gak ada penduduknya,” kata Etta.

Laporan Opensignal menyebutkan berdasarkan survei yang dilakukan pada Januari – April 2019, sejumlah wilayah di Kalimantan memiliki kualitas jaringan, unduh dan unggah, yang cukup memadai dibandingkan dengan Jakarta, salah satu penyebabnya karena kepadatan penduduk di sana lebih longgar.

Kota Balikpapan menjadi kota dengan kecepatan unduh tercepat di Kalimantan dengan 8,6 Mbps, menyusul kemudian 8,1 Mbps, Pontianak 7,7 Mbps, dan Banjarmasin 7,5 Mbps. Kota-kota di Kalimantan memiliki kecepatan unduh yang lebih cepat dibandingkan dengan Jabodetabek, kecuali kota di Kalimantan Utara, yang tidak masuk di laporan Opensignal.

<!--more-->

Kalimantan Utara tidak masuk perhitungan disinyalir karena jaringan yang tersedia di kota tersebut masih minim. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika jumlah BTS di Kalimantan Utara merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya.

Selain telekomunikasi, pemerintah juga tengah merencanakan pengadaan sejumlah fasilitas publik di ibu kota baru, tak terkecuali transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi di bakal ibu kota baru di Kalimantan itu akan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi.

BISNIS