Roy Suryo Usul Seluruh Mobil Dinas Menteri Diganti Mobil Listrik

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:22 WIB

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, dari Partai Demokrat yang bertarung dalam Pemilu 2019 di daerah pemilihan DI Yogyakarta, diperkirakan gagal menembus Senayan. Roy Suryo sebelumnya pada Pemilu 2014, juga gagal masuk ke parlemen. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, urun rembuk terkait wacana penggantian mobil dinas menteri untuk Kabinet Indonesia Kerja jilid II periode 2019-2024 nanti. Usul tersebut ia sampaikan kala menjadi penanggap dalam diskusi bertajuk ‘Kendaraan Listrik sebagai Solusi Pengurangan Polusi Udara dan Penggunaan BBM’ di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Roy berpendapat, semestinya seluruh kendaraan dinas menteri diganti dengan mobil berbahan bakar listrik. “Menteri-menteri harusnya mempelopori mobil listrik,” ujarnya.

Menteri era Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku cukup berkonsentrasi terhadap masalah polusi yang dihasilkan dari emisi gas buang. Ia pun terang-terangan mendukung upaya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik atau KBL.

Perpres itu dianggap akan mendorong penggunaan mobil listrik dan menekan pertumbuhan mobil konvensional berbahan bakar minyak atau BBM. Namun, ia meminta pemerintah tetap memikirkan pembatasan penggunaan kendaraan mobil pribadi untuk mengurangi kemacetan.

"Apakah nanti bisa timbul kemacetan? Itu mungkin kalau kapasitas mobil listrik juga diatur. Lebih baik mobil pribadi memang ditinggalkan,” kata Roy Suryo.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini telah meneken Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik atau KBL. Dalam beleid itu, pemerintah berjanji akan menggelontorkan sejumlah insentif bagi pelaku usaha produksi mobil listrik hingga pengguna.

Sebelumnya diberitakan para menteri di kabinet baru Jokowi akan memiliki mobil dinas baru. Mobil tersebut bakal menggantikan mobil dinas menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini mencapai Rp 147 miliar lebih.

Selain mobil dinas menteri, mobil dinas Jokowi juga akan diganti. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan tahun ini akan membeli dua mobil baru untuk menggantikan mobil dinas Jokowi yang sudah berusia lebih dari 10 tahun.

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

4 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

5 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

5 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

17 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

23 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya