Kemenkeu Harap BPH Migas Tekan Subsidi Solar yang Ditaksir Jebol

Jumat, 23 Agustus 2019 07:43 WIB

Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, menjadi Rp 10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.250 per liter, Pertamina Dex Rp 11.850 per liter, Dexlite Rp 10.500 per liter, dan Biosolar Non-PSO Rp 9.800 per liter. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum mendapatkan informasi soal potensi over-kuota solar subsidi atau subsidi solar membengkak sebesar 0,8 hingga 1,4 juta kiloliter sampai akhir 2019. Potensi tersebut pertama kali diungkapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas pada Rabu, 21 Agustus 2019.

“Harusnya dikendalikan, itu kan tugasnya BPH Migas,” kata Askolani saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna membahas RUU APBN 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019,

Kendati demikian, Askolani menyebut kondisi ini sudah biasa terjadi karena sebelumnya juga pernah terjadi di masa lalu. Menurut dia, BPH Migas masih memiliki waktu hingga empat bulan sampai akhir tahun. Sehingga, upaya pengendalian masih bisa dilakukan.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan dugaan ini tercermin dari laporan penyaluran solar subsidi pada kuartal I dan II 2019. "Dugaan kelebihan kuota memang di dua kuartal kalau dijumlahkan sampai tahun angkanya melebihi angka yang ditetapkan," ujar Fanshurullah dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.

Hingga Juli 2019, realisasi penyaluran solar subsidi telah mencapai 62 persen atau sebesar 9,04 juta KL. Dari angka itu, BPH memprediksi realisasi penyaluran solar subsidi sampai akhir tahun diterka bakal mencapai 15,31 sampai 15,94 juta KL.

Padahal, berdasarkan kuota yang telah ditetapkan, total penyaluran subsidi sampai akhir tahun hanya 14,05 juta KL. Berdasarkan data semester I 2019 yang dihimpun BPH, over kuota secara year on year terjadi di 10 provinsi. Over kuota paling besar tercatat di Kalimantan Timur, yakni sebesar 124,6 persen.

Subsidi solar yang berpotensi jebol sebelumnya telah dirembuk oleh BPH Migas bersama Pertamina. Fanshurullah mengatakan pihaknya telah meminta Pertamina menyiapkan solar industri. "Pertamina mesti siap membuat pilihan untuk bahan bakar industri di mana pun tempatnya. Tadi saya sampaikan ada 62 juta KL BBM non-subsidi, solarnya saja 20,9 juta KL," ujarnya.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

9 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

17 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

24 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

25 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

30 hari lalu

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

Kementerian Keuangan mengumumkan perkembangan pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparat sipil negara (ASN) per 3 April 2024.

Baca Selengkapnya

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

30 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

34 hari lalu

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

34 hari lalu

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

Kantor Pajak akan tetap buka pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2024, untuk melayani masyarakat melapor SPT Tahunan.

Baca Selengkapnya