Perang Dagang Memanas, Jokowi Diminta Fokus Garap Pasar Domestik

Jumat, 16 Agustus 2019 12:55 WIB

Kewaspadaan di sektor ekonomi dalam menghadapi perang dagang AS-Cina tentu perlu diperkuat oleh negara anggota ASEAN. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Piter Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi fokus menggarap pasar domestik. Langkah itu dinilai efektif dalam menghadapi tantangan gejolak ekonomi global belakangan ini. Khususnya, dengan adanya perang dagang yang kian memanas antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.

Peningkatan permintaan domestik dapat dilakukan, misalnya, melalui kebijakan fiskal yang lebih ekspansif baik dari sisi belanja pemerintah maupun dari sisi kebijakan pajak yang lebih longgar. "Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan otoritas moneter agar kebijakan fiskal yang ekspansif juga diimbangi kebijakan moneter yang ekspansif," kata Piter dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2019.

Gejolak perekonomian global, ujar Piter, diperkirakan akan mempersulit pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Pelambatan ekonomi global memang menyebabkan harga sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia tertahan di level rendah.

Di saat yang sama, kata Piter, tensi perang dagang yang menghangat antara AS dan Cina, juga berpotensi membuat Indonesia menjadi sasaran empuk barang impor. Kalau itu terjadi, ia melihat defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan yang berujung kepada melemahnya nilai tukar masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian Tanah Air.<!--more-->

"Dalam kondisi seperti itu mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,5 persen menjadi sangat tidak mudah dan akan sangat bergantung kebijakan serta program yang diambil pemerintah," tutur Piter. Pada kondisi seperti itu pula, ia mengingatkan pentingnya pilihan menteri-menteri yang bakal mengisi Kabinet Kerja Jilid II. "Kalau Kabinet Jokowi Jilid II lagi-lagi tidak kompak, hanya mengambil kebijakan populis tanpa terobosan yang berarti, target 2020 khususnya pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai."

Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019, Presiden Jokowi mengatakan era globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke 4. "Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antarnegara berebut investasi, antar negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar," kata Jokowi di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut Jokowi, antarnegara juga memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Dunia tidak semata sedang berubah, tetapi sedang terdisrupsi. Imbasnya, kemapanan bisa runtuh dan ketidakmungkinan bisa terjadi. "Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan," ujar Presiden.

Menurut jadwal, Jokowi akan menyampaikan tiga pidato hari ini. Tiga pidato itu, yakni pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Selanjutnya, pidato Jokowi disampaikan dalam Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya