Jokowi Apresiasi Kinerja BPK, Pengamat: Tak Perlu Dipuji

Jumat, 16 Agustus 2019 10:51 WIB

Presiden Jokowi tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Centre For Budget Analysis atau CBA Uchok Sky Khadafi menilai semestinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu memuji Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah mengembalikan duit dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun. Menurut Uchok, angka itu tidak sebanding dengan belanja negara.

“Sebetulnya Rp 4 triliun itu kecil. Tidak perlu diapresisi. Angka itu kan kerugian negara yang nilainya masih sedikit ketimbang belanja negara,” ujar Uchok saat dihubungi pada Jumat, 16 April 2019.

Uchok mengatakan Presiden semestinya dapat mendorong BPK untuk melakukan audit lebih ketat sehingga kas dan aset negara yang dikembalikan lebih banyak. Uchok berharap kinerja BPK dengan struktur yang anyar pada tahun ini membaik.

Karena itu, ia meminta dewan menyeleksi ketat calon anggota BPK yang memiliki integritas. Bila DPR mempertimbangkan ego politis untuk memilih calon anggota BPK, Uchok memprediksi kinerja pengaudit keuangan itu tidak akan lebih baik ketimbang periode sebelumnya.

“BPK akan sama dengan tahun2 sebelumnya, hanya jadi tempat buangan politikus,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam Sidang Tahunan MPR pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2019, Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BPK. "BPK telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil pengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun," kata Jokowi di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Jumat.

Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Jokowi melihat peranan Badan BPK sangat penting. BPK mengemban tugas memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. BPK juga memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Jokowi menyampaikan bahwa jumlah pemerintah daerah dengan status Wajar Tanpa Pengecualian berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

4 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

4 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

7 jam lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

8 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

8 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

8 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

9 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

10 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

10 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya