Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, CORE: Bisa Terjadi Pemborosan

Kamis, 15 Agustus 2019 07:48 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kiri) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mesti memiliki target yang jelas bila ingin membentuk kementerian investasi. Sebab, bila tak dihitung matang, upaya tersebut malah berbuntut pemborosan.

"Kalau membentuk kementerian itu kan berarti inputnya, infrastruktur dan sebagainya, besar. Kalau output yang didapat tidak sesuai dengan input ya pemborosan," ujar Faisal saat dihubungi pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Namun, ia tak menampik langkah Jokowi bakal menjadi tepat bila Presiden bisa menjanjikan output yang signifikan. Misalnya memastikan bahwa investasi digital yang digadang-gadang menjadi fokus kinerja utama kementerian bakal membuahkan hasil signifikan.

Presiden Jokowi sebelumnya memang mengumumkan bakal mengubah formasi susunan Kabinet Indonesia Kerja II, salah satunya membentuk kementerian investasi. Kementerian ini akan berfokus menangani investasi digital.

Faisal berpendapat, selain menimbang output dan inputnya, Jokowi semestinya dapat menjelaskan definisi kementerian investasi secara detail. Sebab, saat ini, negara telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keduanya, kata Faisal, mesti benar-benar memiliki perbedaan fungsi lantaran tugasnya sama-sama mengurus investasi.

"Harus dilihat apakah (membangun) kementerian investasi bisa lebih efektif dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu apa peran tambahannya sebagai kementerian," ujar Faisal.

Sebenarnya, kata dia, pemerintah bisa merestrukturisasi BKPM dengan cara mempertebal fungsi lembaga ketimbang membangun kementerian baru. Pengembangan investasi digital pun mesti dipandang secara komprehensif. Ia melihat persoalan investasi di sektor tersebut tak akan ujuk-ujuk kelar setelah pemerintah membentuk kementerian.

Faisal menyayangkan pemerintah hanya berfokus pada investasi digital. "Mestinya kita butuh investasi sampai ke sektor riil. Akan sangat disayangkan kalau fokusnya hanya itu (digital)," ucapnya.

Meski begitu, ia tak menampik baru-baru ini investasi digital yang masuk ke Indonesia cukup berkembang. Tren Information and Communication of Technology atau ICT yang meningkat bisa dilihat dari pertumbuhan start up.


Berita terkait

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

16 menit lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

32 menit lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

45 menit lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

4 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

4 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

4 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

5 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

5 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

6 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya