TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Prijambodo mengkritik efektivitas dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Hal itu dinilai sebagai syarat utama agar pembangunan di Indonesia bisa semakin optimal.

Bambang lalu membandingkan besar belanja negara melalui APBN kini mencapai sekitar lebih dari Rp 2.000 triliun. Artinya angka itu tumbuh 5 kali lipat sejak 2004 yakni dari Rp 400 triliun, namun efektivitasnya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

“Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya sejak 2004 sudah meningkat 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih harus ditingkatkan,” katanya saat menghadiri acara seminar nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut Bambang, kenaikan APBN yang telah terjadi pada setiap tahun belum cukup mampu dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta memperbaiki berbagai kualitas sektor pendorong lainnya. “Terutama di dalam kita mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan."

Ia melanjutkan, besaran APBN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah sebab banyak harapan yang terdapat di dalam belanja APBN tersebut untuk menyelesaikan beragam permasalahan. "Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan,” katanya.

Senada dengan Bambang, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan bahwa data pada 2011 hingga 2018 menunjukkan pengeluaran belanja negara yang dilakukan pemerintah sudah naik tapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal,” ujar Boediastoeti.

Selain itu, Boediastoeti juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil studi yang dilakukannya. Dari studi itu diketahui seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1 persen akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.

Di sisi lain, pada 2017 hingga 2018 memang terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 11 persen, tetapi realisasi porsi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,24 persen. "Secara potensi 2017 sampai 2018 (perekonomian) kita bisa tumbuh 0,66 persen. Tapi faktanya tumbuh 0,24 persen,” ujarnya.

Oleh karena itu, Boediastoeti menyebutkan potensi pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan beberapa upaya perbaikan seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara. "Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ya tentunya."

ANTARA