TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar, mengatakan, kementeriannya akan terus membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Menurut Zulficar, KKP tetap akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan,” kata Zulficar pada pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 di Ballroom Swiss Belhotel, Lampung, Sabtu, 10 Oktober 2019.

Saat ini, masih ada empat isu strategis yang dihadapi kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti ini. Di antaranya yaitu 1) kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) dan destructive fishing, 2) perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, 3) peningkatan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya saing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta 4) pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk itu, ada sejumlah kebijakan yang akan ditempuh KKP dalam lima tahun ke depan. Pertama, KKP akan terus melawan praktik IUUF dan destructive fishing melalui pendekatan penegakan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan. Kedua, KKP akan berupaya untuk mengoptimalkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, demi meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan.

Saat ini, kata dia, ada 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik. “Pengelolaan WPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data serta menginisiasi model pengelolaan berbasis elektronik-WPP," kata Zulficar.

Ketiga, KKP akan terus mengembangkan sistem rantai di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan. “Untuk memperkuat daya saing industri perikanan, kita perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, standardisasi mutu, sertifikasi, dan kepatuhan," ujarnya.

Keempat, KKP akan meningkatkan produktivitas garam rakyat dan mendorong investasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, KKP juga akan melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu merupakan beberapa prioritas yang akan dilakukan.

Kelima atau yang terakhir, KKP akan mendorong pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP). “Pelaku usaha kelautan dan perikanan di provinsi Lampung, kami dorong untuk memanfaatkan akses permodalan yang telah disediakan oleh BLU-LPMUKP” kata Zulficar.

FAJAR PEBRIANTO