RAPBN 2020 Fokus Investasi SDM, Jokowi: Tidak Bisa Ditunda-tunda

Senin, 5 Agustus 2019 14:46 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mendatangi kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. Kunjungan Jokowi terkati terjadinya mati listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna rancangan undang-undang beserta nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Jokowi mengingatkan agar anggaran tahun depan difokuskan untuk investasi pembangunan sumber daya manusia. "Untuk investasi SDM sudah saya singgung ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara," kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi mengatakan, pembangunan SDM yang dilakukan pemerintah akan dimulai sejak kandungan hingga memasuki masa emas tumbuh kembang anak. Sehingga, ia berharap angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak bisa ditekan.

Menurut Jokowi, pada 2020, ekonomi global masih diwarnai dengan ketidakpastian. Karena itu, RAPBN 2020 diharapkan bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.

RAPBN 2020, kata Jokowi, juga akan memperlihatkan arah politik anggaran pemerintah ke depan yang fokus pada pembangunan SDM dan sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara, terutama di bidang ekspor dan investasi. "Saya juga minta dipastikan di RAPBN 2020 dikelola secara fokus, dikelola terarah, dan bisa tepat sasaran, dan manfaat dirasakan rakyat," katanya.

Advertising
Advertising

Selain itu, Jokowi juga ingin adanya reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Sebab, kedua hal tersebut merupaan kunci untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 menit lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

4 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya