Menteri Desa: Antre Transmigrasi Kayak Naik Haji, Panjang Sekali

Kamis, 1 Agustus 2019 13:22 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (tengah) saat hadir pada acara Indonesia's Attractiveness Award 2019 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik dan keunggulan di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa antrean masyarakat yang ingin menjadi transmigran sama ramainya dengan naik haji.

"Yang antre transmigrasi dari daerah pengirim itu antrenya sudah seperti naik haji. Panjang sekali," kata Eko dalam rakornas Transmigrasi 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

Eko mengatakan, tahun ini kementerian menargetkan untuk memindahkan 7.000 penduduk Pulau Jawa dan Bali ke daerah penerima, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi agar lebih berkembang. Namun, transmigrasi kali ini akan difokuskan untuk transmigrasi lokal untuk mencegah kesenjangan. "Kita hanya kirim masyarakat dari luar daerah penerima apabila ada permintaan dari daerah," katanya.

Menurut Eko, sejak transmigrasi dicanangkan pada 1950-an, sudah lebih dari 2 juta keluarga atau hampir 8 juta penduduk yang dipindahkan ke luar Jawa-Bali. Transmigrasi mampu menciptkan 2 ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan, dan 1.336 kawasan program revitalisasi yang telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare.

Lahan produktif tersebut mencakup 1 juta hektare sawah, 310 ribu hektare lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, dan 429 ribu hektare perkebunan karet. Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi juga mencapai Rp 17 triliun per tahun.

Advertising
Advertising

Dalam kurun waktu 2015-2019, kata Eko, transmigrasi menghasilkan pembangunan sarana prasaran, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru.

Eko pun berharap, dengan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun infrastruktur di lokasi transmigrasi bisa menyumbang pertumbuhan GDP Indonesia lebih baik. "Karena sekarang di daerah-daerah tersebut masih terekspos dengan high cost economy. Kalau misalkan dibantu infrastrukturnya, cost akan lebih kecil sehingga disposable income dari masyarakat-masyarakat bisa naik, sehingga konsumsi bisa naik lagi."

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya