Temui Jokowi, Hyundai Minta Insentif Fiskal untuk Investasi

Kamis, 25 Juli 2019 13:32 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ketiga kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (tengah) menerima Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung (kiri) bersama pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, Kamis, 25 Juli 2019, menerima kunjungan petinggi Hyundai Motors Group di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, pihak Hyundai menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang hadir mendampingi Jokowi mengatakan, saat ini Hyundai masih melakukan kajian terkait rencana investasinya. Kajian mulai dari besaran investasi, survei lokasi pembangunan pabrik seperti di Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang hingga insentif yang diberikan pemerintah.

"Mereka sedang melakukan survei kawasan dan permintaan terkait insentif fiskal," kata Airlangga usai pertemuan.

Sementara itu, terkait pemberian insentif fiskal, Airlangga menjelaskan pemerintah sedang membicarakannya. Di sisi lain, ia menyampaikan jika Indonesia memiliki perjanjian perdagangan dengan korea terkait skema impor.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi menanggapi positif terkait rencana investasi Hyundai ini. Alasannya industri otomotif bakal menjadi salah satu andalan untuk ekspor Indonesia ke depan.

Advertising
Advertising

Terlebih, kata Airlangga, Hyundai menargetkan 40 persen dari produksi mereka di Indonesia nantinya akan diekspor. Sedangkan 60 persen sisanya untuk pasar domestik. "Nanti (ekspor) ke mananya belum (tahu). Ini masih dalam studi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi turut didampingi Airlangga, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Adapun bos-bos Hyundai yang hadir antara lain Executive Vice Chairman Hyundai, Euisun Chung; President Hyundai, Young Woon Kong; Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park; dan Senior Vice President Youngtack Lee.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

49 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

15 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

21 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya