Pemindahan Ibu Kota ke Kalteng, Gubernur: Tepat dan Ideal

Reporter

Antara

Senin, 22 Juli 2019 14:28 WIB

(Kiri-kanan duduk) Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berdiskusi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendiskusikan soal pemindahan ibu kota di Kantor Staf Presiden, Jakarta. Senin, 6 Mei 2019. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Palangkaraya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut, jika pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia benar-benar ditetapkan ke Kalteng, maka hal itu merupakan keputusan yang paling tepat dan ideal untuk mewujudkan pembangunan sesuai visi Indonesiasentris.

"Kalteng merupakan daerah yang paling ideal serta memiliki luasan lahan yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota yang baru," katanya saat dihubungi dari Palangka Raya, Senin, 22 Juli 2019.

Pembangunan Indonesia Sentris adalah konsep pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan di pulau Jawa, tapi diperuntukkan ke seluruh wilayah Indonesia secara merata tanpa adanya ketimpangan.

Pembangunan Indonesia Sentris merupakan keinginan yang dimiliki Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh daerah dan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.

Selama ini pembangunan di Kalteng belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sementara luasan wilayahnya merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat yang diantaranya disesuaikan jumlah penduduk, tentu menjadi sangat terbatas jika dibandingkan luasan wilayah milik Kalteng. Akibatnya banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang harus mengantre karena menyesuaikan anggaran.

"Jika ibu kota dipindah ke Kalteng, maka ragam kendala itu bisa segera diatasi, sebab peningkatan pembangunan akan langsung dilakukan. Selain itu penataan pembangunan ke wilayah lainnya pun, diyakini bisa dilaksanakan lebih baik lagi," jelasnya.

Sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata menyebut, ada tiga kandidat terakhir lokasi ibu kota yang baru dan semuanya di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, pemindahan ibu kota harus dilakukan ke luar pulau Jawa, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata. Jika bisa direalisasikan, maka pembangunan Indonesia Sentris semakin berpeluang untuk direalisasikan dan tidak akan ada lagi Jawa Sentris.

"Dimana pun nantinya di tiga provinsi ini sebagai ibu kota yang baru, pasti akan menerima dampak pembangunan yang sangat signifikan. Tidak hanya daerah terpilih, namun juga wilayah yang ada di sekitarnya," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan mulai merata dan tidak hanya didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa mencapai sekitar 5,7 persen dan penduduknya pun, jauh lebih padat jika dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa.

Alasan lainnya ibu kota harus segera dipindahkan, karena kondisi Jakarta saat ini sudah tidak ideal. Yakni rawan banjir, permukaan tanah terus mengalami penurunan, kemacetan tinggi hingga kualitas air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian menurun.

Berita terkait

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

3 hari lalu

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

Puluhan sekolah di wilayah ibu kota negara India dievakuasi pada Rabu 1 Mei 2024 setelah menerima ancaman bom melalui email

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

9 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

12 hari lalu

Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

Geng-geng bersenjata melancarkan serangan baru di beberapa bagian ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjelang pelantikan pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

32 hari lalu

Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

Jakarta bukan lagi ibu kota. Presiden Jokowi siap memimpin upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus nanti.

Baca Selengkapnya

Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

32 hari lalu

Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

Begini nasib Jakarta setelah bukan lagi menjadi ibu kota.

Baca Selengkapnya

Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

44 hari lalu

Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, pemindahan ibu kota terjauh di dunia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

45 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

48 hari lalu

Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

51 hari lalu

Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

Pemerintah memastikan Badan Otorita IKN Nusantara akan menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus.

Baca Selengkapnya