Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2019 Melebar Jadi 1,93 Persen dari PDB

Selasa, 16 Juli 2019 21:39 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2019. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 diperkirakan melebar dari rencana pemerintah, menjadi sebesar Rp 310,8 triliun. Apabila dipersenkan, maka angka tersebut adalah 1,93 persen dari Produk Domestik Bruto.

Padahal, berdasarkan Undang-undang APBN 2019, defisit anggaran dipatok Rp 296 triliun atau 1,84 persen dari PDB. "Defisit sedikit lebih tinggi dari Undang-undang APBN karena adanya tren pelemahan penerimaan karena ekonomi yang mengalami tekanan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

Outlook defisit APBN itu, ujar Sri Mulyani, dibuat berdasarkan kondisi makro fiskal tahun ini. Apabila dirinci, defisit itu disebabkan oleh pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.030,8 triliun atau 93,8 persen dari PDB, yang terdiri dari pendapatan perpajakan Rp 1.643,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 386,3 triliun.

"Outlook PNBP lebih tinggi dipengaruhi ICP, nilai tukar, lifting, dan cost recovery, serta penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan," kata Sri Mulyani lagi.

Sementara, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 2.341,6 triliun atau 95,1 persen dari PDB. Bila dirinci, belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.527,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan outlook belanja pemerintah pusat adalah sebesar 93,4 persen dengan catatan belanja kementerian lembaga 99,9 persen serta subsidi BBM dan elpiji lebih rendah karena faktor nilai tukar dan harga minyak dunia, dengan subsidi solar tetap Rp 2.000 per liter. Sementara, Sri Mulyani mengatakan oulook transfer ke daerah dan dana desa sebesar 98,5 persen. Dengan angka tersebut, keseimbangan primer tercatat sebesar negatif Rp 34,7 triliun.

Berdasarkan data yang sama, realisasi penerimaan semester I adalah Rp 898,8 triliun dan belanja negara Rp 1.034,5 triliun. Dengan demikian tercapai defisit anggaran Rp 135,8 triliun atau 0,84 persen dari PDB. Pada semester I, Sri Mulyani mencatat adanya Silpa sebesar 39,6 triliun.

Baca berita tentang Defisit lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

7 jam lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

13 jam lalu

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

16 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

20 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

1 hari lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

1 hari lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

1 hari lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

1 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya