Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
"Bappenas bukan dalam posisi menyatakan kurang ini dan itu terhadap suatu daerah ketika dijadikan lokasi ibu kota pemerintahan RI. Tugas Bappenas itu melakukan pengkajian dan perencanaan secara menyeluruh, termasuk membuat cetak biru," ujar dia.
Terkait kekhawatiran masyarakat adat atau lokal Kalteng akan tersingkir apabila ibu kota pemerintahan RI dipindahkan ke provinsi tersebut, menurut anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 itu, harus dijadikan tantangan sekaligus koreksi agar terhindari dari persoalan tersebut.
Dia mengatakan masyarakat di Provinsi Kalteng tidak mungkin menutup diri terhadap perkembangan zaman, kedatangan penduduk dari daerah lain, dan berbagai permasalahan lain yang mengarahkan masyarakat setempat menjadi termarginalkan atau terpinggirkan.
"Sekarang tugas kita semua untuk mencegah dan mengatasi bagaimana agar masyarakat adat atau lokal Kalteng tidak terpinggirkan. Itu yang perlu dipersiapkan dan dilakukan, bukan dengan menutup diri," kata Teras Narang.
Menurut dia, permasalahan yang perlu diselesaikan di Provinsi Kalteng saat ini untuk menghadapi pemindahan ibu kota pemerintahan yakni sosial, kebudayaan, ekonomi, dan penguatan terhadap sumber daya manusia SDM.
