Perang Dagang Cina-Amerika, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Negara

Minggu, 9 Juni 2019 12:39 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di rumah dinas ketua DPR, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi menghadiri buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di rumah dinas ketua DPR Jalan Kertanegara III, Jakarta Selatan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera berancang-ancang mengantisipasi dampak sentimen dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Menurut dia, imbas perang dagang dapat menganggu stabilitas sejumlah negara, termasuk Indonesia.

BACA: Google Lobi agar Bisa Kerja Sama dengan Huawei

“Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang berpotensi pada rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Juni 2019.

Hubungan Amerika Serikat dan Cina kembali memanas setelah Negara Abang Sam menetapkan aturan baru terkait bea masuk produk impor. Belakangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif bea masuk impor sebesar 25 persen untuk produk-produk asal Cina. Angka itu setara dengan senilai US$ 200 miliar.

BACA: Perang Dagang AS-Cina Berpotensi Picu Resesi Global

Advertising
Advertising

Tak berselang lama setelah Amerika Serikat mengumumkan kebijakannya, pemerintah Cina membalas dengan menyetop pemesanan kedelainya dari AS. Bahkan, Negeri Tirai Bambu berencana membatalkan pesanan sebelumnya.<!--more-->

Bambang memandang dampak perang dagang akan berimbas pada perubahan iklim perekonomian, termasuk Indonesia. Ia memperkirakan kinerja ekspor akan berpotensi melemah sehingga defisit neraca perdagangan berkepanjangan.

“Laju ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil dan karet tidak akan mulus lagi,” ucapnya.

Di sisi lain, pasar Indonesia potensial disusupi produk impor, misalnya baja dari Cina. Lantaran volume impor melonjak, permintaan valuta asing akan meningkat. Tingginya permintaan valuta asing ini dapat mendepresiasi rupiah.

Dalam kondisi demikian, pemerintah dan dewan perlu memastikan bahwa dampak perang dagang yang berkepanjangan tidak menimbulkan kerusakan serius di Indonesia. “Untuk itu, TNI dan Polri harus memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum,” ucapnya.

Namun, Bambang optimistis Indonesia mumpuni menghadapi sentimen perdagangan global. Ia berpendapat, Indonesia saat ini masih sangat potensial menarik investasi asing. Salah satunya karena pembangunan infrastruktur telah digeber merata di hampir semua daerah. Pembangunan infrastruktur yang masih juga dapat menjaring investor lokal.

Dalam kondisi pasar global yang memanas, Bambang mengatakan Indonesia masih memiliki modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni melalui konsumsi masyarakat. Selain itu, Indonesia memiliki modal kepercayaan dari komunitas pebisnis mancanegara, yang dibuktikan melalui pemeringkatan internasional yang diraih, seperti Standard and Poor's atau S&P Global Rating, Fitch Ratings, dan Moody’s.

Baca berita tentang Perang Dagang lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

5 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

10 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

10 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

11 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

15 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

18 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya