TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membentuk tim lintas sektoral untuk mengawasi jalannya pelaksanaan dana kompensasi subsidi (DKS) BBM. “Tim ini dibentuk untuk mendukung transparansi pelaksanaannya,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam jumpa pers di Departemen Keuangan Jakarta, Rabu (16/1) malam. Seperti diberitakan sebelumnya, mulai 17 Januari 2002 pukul 00.00 WIB harga BBM naik. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 2,85 triliun untuk kompensasi subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang mampu. Keputusan rapat kabinet beberapa waktu lalu, ditetapkan tujuh program kompensasi subsidi. Di antaranya adalah program beras untuk rakyat miskin sebesar Rp 500 miliar, bantuan pelayanan kesehatan dan panti sosial sebesar Rp 570 miliar, bantuan pendidikan sebesar Rp 1,28 triliun, peningkatan pelayanan transportasi sebesar Rp 190 miliar, penyediaan sarana air bersih sebesar Rp 130 miliar, pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui dana bergulir sebesar Rp 90 miliar, pemberdayaan masyarakat pesisir sebesar Rp 90 miliar. Ditanya mengenai jaminan bahwa bantuan itu sampai ke sasaran yang tepat, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut mengatakan, pengawasan dilakukan dengan bantuan berbagai pihak. “Pengawasan seperti biasa, dari LSM, DPR,” cetusnya. (Ika Wirastuti – Tempo News Room)