TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR mengumpulkan sejumlah arsitek untuk mempersiapkan desain ibu kota baru yang tepat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pematangan desain ibu kota tersebut harus segera dilakukan saat ini, seiring dengan telah disepakatinya rencana pembukaan lahan sebagai lokasi ibu kota baru yang akan dimulai pada 2020 mendatang.

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Komitmen Bangun Kota Ramah Lingkungan

"Jadi, ketika nanti izinnya sudah keluar dari Badan Pertanahan Nasional [BPN], kami bisa lebih aktif lagi 2020 mendatang. Untuk itu, kami sudah mengumpulkan arsitek untuk mendesain bentuk ibu kota baru nanti," ujarnya, Selasa malam, 14 Mei 2019.

Menurut Basuki, akan lebih baik apabila desain ibu kota telah disiapkan sejak dini, dari pada ditentukan belakangan, setelah pembukaan lahan. Pihaknya mengaku bahwa saat ini sudah mengumpulkan sejumlah tim yang terdiri dari tujuh orang arsitek setiap timnya. Nantinya, tim arsitek ini akan ikut lokakarya berantai bersama sejumlah pihak lain termasuk budayawan.

Adapun topik lokakarya yang akan digelar tersebut bakal membahas mengenai perencanaan, masterplan, dan detail desain bangunan fisik, yang kemudian disesuaikan dengan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurutnya, dengan hal itu akan melahirkan banyak pilihan dengan sejumlah pertimbangannya, yakni apakah bakal berbentuk kota hijau (green city), kota pintar (smart city), atau kota ringkas (compact city).

"Nanti, Ikatan Arsitek Indonesia juga rencananya diundang oleh Presiden Joko Widodo. Kira-kira untuk menerjemahkan keinginan istana seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dari sisi pertahanan, efisiensi kantor, dan lainnya, jadi ada semuanya," ujar dia.

Menurutnya ketika desain tersebut rampung, maka pemerintah sudah bisa melakukan pembangunan selepas lahan benar-benar dibebaskan, sehingga target pemindahan ibukota pada 2024 bisa terlaksana.

Kendati demikian, Basuki menegaskan bahwa meskipun pihaknya akan mulai tancap gas pada 2020, namun untuk pembangunan fisik gedung belum akan dimulai pada tahun tersebut.

Akan tetapi pihaknya akan memulai dengan pembangunan infrastruktur jalan raya dan saluran air terlebih dahulu. "Dengan begitu maka orang akan lihat bentuk kotanya seperti apa. Jadi mana yang dibangun pemerintah, mana yang dibangun swasta. Swasta juga kita buatkan tata ruangnya," ujarnya. Pihaknya pun berharap bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).