Luhut Minta KPK Belajar Pemberantasan Korupsi dari Cina

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 11 Mei 2019 07:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan sambutannya dalam acara Asia Pacific CEO Forum di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar pemberantasan korupsi dari Cina. "Kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi lihat Cina itu. Tembak mati di sana itu," ujar Luhut di kantornya, Jakarta 10 Mei 2019.

Baca: Kritik Susi, Luhut: Jangan Sepanjang Masa Tenggelamkan Kapal

Pernyataan Luhut ini merespons pidato Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, sebelumnya, yang mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara berhati-hati menerima investasi dari Cina. Menurut Luhut, kehatian-hatian itu perlu diterapkan kepada semua investor, tidak hanya kepada Cina.

"Ya hati-hati jangan dari Cina saja, semua pun kita harus hati-hati," kata Luhut. Apalagi, menurut Luhut, sejauh ini penanaman modal dari Cina berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.

Sebelumnya, KPK meminta BUMN agar berhati-hati jika berinvestasi dengan Cina. "Pasti bapak ibu di BUMN banyak bekerja dengan Cina. Good corporate governance di Cina itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment. Mereka invest banyak di sini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Hal tersebut dikatakan Syarif saat seminar "Bersama Menciptakan BUMN Bersih melalui Satuan Pengawasan Intern atau SPI yang Tangguh dan Terpercaya". Seminar itu juga dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

BACA: Dukung Susi Berantas Illegal Fishing, Luhut Pilih Perkuat Bakamla

Syarif pun memberikan contoh seperti perusahaan-perusahaan dari Eropa Barat maupun Amerika Serikat yang memiliki pengawasan ketat dalam berinvestasi. "Kalau Cina invest di sini you have to be very-very careful. Safe guard mereka tidak seketat seperti perusahaan dari Eropa Barat atau dari Amerika Serikat," ucapnya.

HENDARTYO HANGGI | ANTARA

Berita terkait

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

5 menit lalu

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

50 menit lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

50 menit lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

6 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

9 jam lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

10 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

11 jam lalu

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan menghentikan produksi Pertalite, bensin beroktan 90, yang selama ini dijual dengan subsidi

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

14 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

14 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

15 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya