TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, menjelaskan perlunya pemerintah membentuk komite vokasi.

Baca juga: Menperin: Vokasi Industri Jadi Landasan Reformasi Pendidikan SMK

Rudy mengatakan adanya komite vokasi dapat meningkatkan fungsi koordinasi vokasi, sehingga dari sisi suplai dan permintaannya seimbang. Ia mengatakan pemerintah selama ini hendak menyiapkan sisi suplai tenaga kerja. Namun, apabila sisi permintaannya belum diketahui, maka nanti vokasi menjadi tidak efektif.

"Contohnya ketika kami mau mendorong ekonomi digital berapa juta orang, tiba-tiba industri tidak memerlukan sebanyak itu, percuma. Jadi kayak model sekarang, dibikin tetapi menyumbang banyak pengangguran dan ini kami tidak mau," ujar dia selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Karena itu, Komite Vokasi itu, ujar Rudy, disiapkan sehingga pemerintah bisa secara masif memacu vokasi pada 2020. Saat ini, Kementerian dan Lembaga tengah ditugaskan untuk menyiapkan hal yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

Dalam rilis kemarin, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berada pada lulusan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pada Februari TPT pada jenjang pendidikan SMK 8,63 persen.

TPT tertinggi kedua, kata dia, merupakan lulusan diploma I-III. Pada golongan pendidikan ini, BPS mencatat TPT sebesar 6,89 persen pada Februari 2019. Angka itu mengalami penurunan dari 2018 yang sebesar 7,92 persen.

Sebelumnya, Komite Vokasi dibahas dalam rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 6 Mei 2019. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah ingin membentuk komite khusus vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Puan menjelaskan pemerintah ingin pembangunan SDM tetap menjadi fokus pemerintahan presiden periode 2019-2024.

Senada dengan Puan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Jokowi ingin pendidikan vokasi dilakukan secara masif oleh seluruh kementerian dan lembaga. Terlebih anggaran vokasi untuk 16 kementerian atau lembaga negara mencapai Rp 11 triliun.

"Kami fokus di vokasi karena ingin menyiapkan supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986-1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer," ujarnya.

Menurut Basuki, rapat siang tadi baru sebatas Jokowi ingin mengidentifikasi masalah terkait pendidikan vokasi di Indonesia. Pada kesimpulan rapat, kata dia, Jokowi memerintahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk membuat desain terkait pembentukan komite vokasi ini.