TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan jalan tol menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi negara dari sisi infrastruktur. Menurut catatan Kementerian Perhubungan, jalan bebas hambatan ini memberi andil pendapatan sebesar Rp 5,34 triliun per tahun.

BACA: Mudik Lebaran, Konstruksi Jalan Tol Layang Cikampek Dihentikan

"Jalan tol bak dua sisi mata uang yang dapat mendatangkan keuntungan maupun ancaman bagi keselamatan," ujar Budi Setiyadi melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 1 Mei 2019.

Budi Karya mengatakan pemerintah tengah memaksimalkan pemanfaatan dua jalan tol yang telah dan sedang dibangun, yakni Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Keduanya dianggap dapat mendatangkan keuntungan, baik dari sisi material maupun non-material.

BACA: Tahun Ini, Jasa Marga Akan Operasikan 245 Km Jalan Tol Baru

Adapun Jalan Tol Trans Jawa yang saat ini telah beroperasi dan turut menjadi penyumbang pendapatan ialah jalan yang membentang sepanjang 933 kilometer. Pemanfaatan akan lebih optimal bila konstruksi keseluruhan jalan tol telah kelar dilakukan.

Saat ini, pemerintah menggeber pengerjaan konstruksi untuk 205 kilometer sisanya. Secara keseluruhan, Jalan Tol Trans Jawa bakal memiliki 22 ruas.

Jalan bebas hambatan menjadi sektor penyumbang pendapatan karena mobilisasi masyarakat melewatinya mencapai jutaan per hati. Rata-rata, lalu-lintas harian di jalan tol tercatat 1,7 juta kendaraan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan jalan tol dan menghindari kerugian akibat adanya kecelakaan, khususnya di Trans Jawa yang dianggap potensial, Budi mengatakan perlu penambahan fasilitas. Fasilitas yang kurang saat ini ialah papan-papan keselamatan.

Di antaranya rambu batas kecepatan yang dipasang secara berulang dan rambu peringatan dengan menggunakan papan tambahan bertuliskan “Kurangi Kecepatan”. Selain itu, spanduk dengan kalimat “jalan ini diawasi oleh kamera CCTV”. Terakhir, spanduk dengan kalimat “pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan tilang atau denda”.

"Selain itu, terkait optimalisasi petugas, dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti peningkatan penegakan hukum akibat pelanggaran peraturan lalu lintas dan penyediaan petugas medis di rest area," ujarnya. Ia mengatakan, perlu pula penyediaan montir di area peristirahatan yang akan menawarkan jasa servis kendaraan.

Baca berita tentang Jalan Tol lainnya di Tempo.co.