Menhub Budi Karya Minta Garuda Perjelas Soal Tiket Pesawat Murah

Rabu, 17 April 2019 23:47 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutannya dalam acara Milenial Indonesia dalam Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 yang digelar Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Kemayoran, Jakarta, Rabu 3 April 2019. Tempo/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Sarya Sumadi mengatakan telah meminta maskapai untuk memperjelas mengenai tarif tiket pesawat subclass (murah). Hal ini disampaikan Budi ketika dia bertemu dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara beberapa waktu lalu.

Baca juga: Menhub Nilai Maskapai Tidak Tulus Turunkan Tarif Tiket Pesawat

"Saya kemarin ketemu Dirut Garuda, saya minta soal pentarifan itu lebih clear. Disampaikan bahwa subclass itu sudah dilakukan tapi saya menganggap apa yang dilakukan belum clear," kata Budi Karya saat ditemui awak media di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu 17 April 2019.

Adapun, dalam dunia tiket penerbangan komersial dikenal istilah subclass tiket pesawat yang merupakan penggolongan tiket berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Misalnya untuk kelas termahal atau full fare seperti first class menggunakan kode F dan P.

Kemudian untuk full fare kelas bisnis dan eksekutif dikenal tiket golongan J dan C. Sedangkan untuk kelas ekonomi biasanya menggunakan kode tiket Y.

Budi menyampaikan dia telah meminta maskapai untuk menyediakan sebanyak 5-10 persen tiket pesawat murah tersebut. Hal ini lah yang menurut Budi belum jelas hingga hari ini. Padahal Kementerian telah menetapkan tarif batas bawah sebesar 35 persen.

Budi menuturkan persoalan ini telah dibahas bersama maskapai. Namun, kejelasan mengenai penyediaan subclass tiket murah belum ada hingga sekarang. Padahal, penyediaan mengenai tiket subclass ini juga telah disetujui oleh maskapai.

Karena itu, Budi menjelaskan dia telah memberikan waktu selama dua minggu kepada maskapai untuk menetapkan sendiri mengenai tiket subclass tersebut. Jika tidak, Budi berencana Kementerian bakal menetapkan aturan soal tiket subclass tersebut.

"Tapi kan kalau ditetapin untuk public company kurang baik sebenarnya, jadi lebih baik kami ajukan maskapai untuk lakukan sendiri," kata Budi Karya.

Baca berita tiket pesawat lainnya di Tempo.co

Berita terkait

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

3 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

4 hari lalu

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

Rute penerbangan Garuda Indonesia rute Manado - Bali akan dioperasikan sebanyak dua kali setiap minggunya pada Jumat dan Minggu.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

5 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

6 hari lalu

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

Maskapai Garuda Indonesia belum ada rencana menambah perjalanan internasional dari bandara yang lain.

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

6 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

8 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

8 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

9 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

9 hari lalu

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan investasi pembangunan Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang jalur MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya