Illegal Fishing, Susi Sebut Nelayan Bisa Jadi Pengayuh Becak

Jumat, 12 April 2019 18:30 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bermain Paddleboard di Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 2 April 2019. Menteri Susi mengapresiasi nelayan setempat yang mampu merubah mindset. ANTARA/Budi Candra Setya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyaknya illegal fishing yang terjadi di wilayah perarian negara Indonesia menyebabkan banyak nelayan berpindah profesi. Para nelayan tersebut, kata Susi, berpindah profesi jadi pengayuh becak bankan tukang bangunan di kota.

Simak juga: Ancaman Susi Pudjiastuti Jika Ada Ikan Tercecer di PIM Muara Baru

Susi mengatakan hal ini terlihat dari data Sensus Pertanian yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang 2003-2013. Dari data tersebut terlihat bahwa rumah tangga nelayan mengalami penurunan signifikan dari 1,6 juta pada 2003 turun menjadi 868,414 saja atau sekitar setengahnya di tahun 2013.

"Nelayan susah dapat ikan, akhirnya ganti profesi. Ada yang jadi tukang becak di Kota, tukang bangunan," kata Susi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat 12 April 2019.

Menurut Susi, alih profesi tersebut jadi karena kedaulatan laut belum dijaga dengan baik. Karena itu, banyak negara atau pihak lain yang mendominasi atau mengambil keuntungan dari pemanfaatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Susi menuturkan, untuk menjaga kedaulatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil mengusir sebanyak 10.000 kapal ikan asing berukuran sangat besar. Kapal-kapal inilah yang disebut-sebut Susi ikut mengeruk laut sehingga menjadi sebab penurunan signifikan jumlah rumah tangga nelayan.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, pemilik Maskapai Susi Air ini mengatakan selain mengambil alih mata pencaharian nelayan, pelaku illegal fishing juga dianggap telah merugikan negara dengan berbagai cara lainnya. Kapal-kapal itu, bahkan memakai solar bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kita.

"Lautan Indonesia juga dijadikan tempat perbudakan manusia termasuk anak-anak seperti kasus Bejina," kata Susi.

Atas dasar itulah, kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadikan poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa sebagai bagian kebijakan utama. Guna mewujudkan hal ini Kementerian kemudian melakukan perperangan terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Nelayan Indonesia, khususnya di daerah timur, utara, dan barat Indonesia yang biasanya dikuasai kapal asing, kini bisa menangkap ikan berukuran besar. Khususnya di daerah penangkapan ikan yang tidak terlalu jauh dan dalam waktu yang lebih singkat.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

19 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

7 hari lalu

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.

Baca Selengkapnya

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

36 hari lalu

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

59 hari lalu

Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

59 hari lalu

Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

13 Januari 2024

Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

Jaksa Agung mengatakan 13 lembaga yang memiliki kewenangan di laut, masih belum mampu menjaga perarian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

10 Januari 2024

Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

Bagi Ganjar, sektor laut Indonesia harus mendapatkan penjagaan ekstra terhadap praktik illegal fishing.

Baca Selengkapnya

Mengapa Ekspor Benih Lobster Dilarang?

21 Desember 2023

Mengapa Ekspor Benih Lobster Dilarang?

KKP berencana akan kembali mengizinkan ekspor benih lobster yang dulu sempat dilarang Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 6 Kapal Illegal FIshing, Salah Satunya Berbendera Malaysia

23 Oktober 2023

KKP Tangkap 6 Kapal Illegal FIshing, Salah Satunya Berbendera Malaysia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 1 unit kapal ikan asing dengan bendera Malaysia di Selat Malaka dan lima unit kapal ikan indonesia di WPPNRI 714, Perairan Teluk Tolo, dan Selat Makasar.

Baca Selengkapnya