Acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.
TEMPO.CO, Makassar - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2019.
"Pada tahun 2019 ini Kemnaker akan membangun 1.000 BLK Komunitas yang perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani pada Februari dan Maret 2019," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno dalam acara Press Tour bertema "Sinergi Pers dan Pemerintah dalam Pembangunan SDM Indonesia" di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 11 April 2019.
Alasan pemerintah membangun BLK ini antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030 sehingga bonus demografi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia.
Menurut dia, pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadikan 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Posisi Indonesia harus bisa lebih ditingkatkan dengan berbagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi. Saya yakin bahwa SDM Indonesia tidak kalah bila dibandingkan dengan negara lain, maka kita harus bersemangat meningkatkan potensi diri," kata Soes.
Di BLK, diterapkan program dan terobosan untuk peningkatan daya saing SDM melalui strategi triple skilling yakni skilling, upskilling dan reskilling.
Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sementara bagi tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan dan membutuhkan peningkatan keterampilan akan masuk program upskilling. Sedangkan yang ingin beralih keterampilan dapat masuk ke program reskilling.
"Tiga hal tersebut kita genjot untuk memastikan agar daya saing tenaga kerja lebih baik dan sesuai dengan perubahan di pasar kerja," katanya.
Soes menyebut, anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp 1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.
Jenis bantuan yang diberikan meliputi pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan sebanyak satu paket, operasional kelembagaan, program pelatihan BLK Komunitas sebanyak dua paket, dan program pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK Komunitas.
Sejauh ini sudah ada 301 Balai Latihan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana 19 di antaranya adalah BLK milik kementerian.
