Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), menunjukkan barang bukti hasil OTT yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Uang senilai Rp 8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp50.000. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa tidak ada direksi mereka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Rabu malam 27 Maret 2019. Kepastian ini diterima usai KPK mengelar konferensi pers pada Kamis malam, 29 Maret 2019.
Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan direktur Pupuk Indonesia yang hadir ke KPK adalah dalam rangka memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi, serta sebagai upaya kooperatif terhadap penegakan hukum. Wijaya menegaskan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan distribusi pupuk, baik itu pupuk bersubsidi maupun non subsidi.
“Kegiatan distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi juga tidak terganggu dengan adanya peristiwa ini,” kata Wijaya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Kamis 29 Maret 2019.
Wijaya menambahkan, perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik akan selalu kooperatif dan mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa direksi PT Pupuk Indonesia telah terjaring dalam operasi senyap yang digelar KPK. Informasi tersebut menyusul ditangkapnya satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Rabu malam 23 Maret 2019.
KPK menduga terjadi penyerahan sejumlah uang terkait distribusi pupuk melalui kapal. "Yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Febridiansyah.
Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar KPK hari ini, Kamis 29 Maret 2019, disebutkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia dan penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan. Uang dan penerimaan jabatan ini diduga bakal dipersiapkan untuk serangan fajar ada Pemilu 2019.
Kemudian, dalam rilis tersebut, KPK juga menjelaskan bahwa dua direksi PT Pupuk Indonesia datang karena diundang oleh KPK. Keduanya diundang untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut oleh KPK. Adapun dua orang direksi yang diundang KPK adalah direktur utama dan direktur pemasaran.
Dalam rangkaian OTT KPK yang berlangsung sejak Rabu malam, 27 Maret 2019, KPK total telah menangkap delapan orang. Dari total delapan orang tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah Bowo Sidik, anggota DPR 2014-2019 dari Fraksi Golkar, Indung dari PT Inersia dan Asty Winasti Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia.
