TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sertifikat hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dari hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan meraih predikat memuaskan.

"Selamat bagi para penerima penghargaan," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

Selain Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lainnya dengan predikat sangat baik ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun provinsi yang menerima predikat sangat baik adalah Jawa Tengah. Provinsi Yogyakarta dan Jawa Barat meraih predikat baik. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pandeglang berpredikat baik. Adapun instansi kepolisian yang menerima predikat baik ialah Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penerapan SPBE secara nasional harus dilakukan bersama-sama untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Ia menilai, kementerian, lembaga, dan pemerintahan yang tidak masuk dalam jaringan SPBE tidak akan bisa menjalankan pemerintahan yang cepat, murah, dan efisien. "Maka sistem yang banyak, apakah e-budgeting, e-macam-macam, e-controlling, e-audit yang harus kita pergunakan, tentu harus berubah," ujar dia.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, evaluasi SPBE memberikan potret tentang kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Melalui evalusi SPBE juga akan didapat data tentang baseline pelaksanaan SPBE nasional.

"Ini yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yg efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan," kata Syafruddin.

FRISKI RIANA