TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyebut Indonesia sudah memiliki jumlah pengawas pemerintahan paling banyak ketimbang negara lain. Meski demikian, ia menyoroti banyaknya oknum yang ditangkap dan diperiksa lantaran korupsi.

Baca: Sandiaga Soal 1 Kartu Multifungsi, JK: Belum Ada Teknologinya

"Pertanyaannya, kenapa begitu banyak pengawasan tapi yang ditangkap dan diperiksa makin banyak?" ujar JK dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

Pengawas itu, kata JK, dimulai dari inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Menurut catatan JK, dalam 15 tahun terakhir ada sembilan menteri yang mesti mendekam di penjara gara-gara kasus rasuah. Selain itu, sekitar 20 gubernur hingga ratusan walikota, bupati, serta anggota dewan juga diseret ke bui karena kasus korupsi. "Itu menjadi perhatian kita, karena semakin banyak yang mengawasi, banyak pula yang melakukannya."

Yang teranyar adalah ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy pada pekan lalu. Belakangan KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Lebih jauh JK menduga, salah satu penyebab naiknya jumlah pelaku seiring meningkatnya pengawasan adalah rumusan korupsi yang semakin luas. Dulu, korupsi dilakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Saat ini, korupsi juga dilakukan untuk memperkaya orang lain.

Hal lainnya, ujar JK, dari sisi anggaran, pemerintah meningkatkan anggaran belanja hingga dua kali lipat setiap 10 tahun. Pada 2010, anggaran belanja adalah sekitar Rp 1.200 triliun. Angka itu menjadi Rp 2.200 triliun pada tahun ini dan bisa naik ke Rp 2.300-2.400 triliun pada tahun depan.

Tak hanya itu, JK juga berujar jumlah kementerian dan lembaga pun mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada jumlah kabupaten dan kota yang 15 tahun lalu sekitar 300 wilayah, menjadi sekitar 500 wilayah. "Jalur anggaran berkembang, dulu sampai kabupaten/kota, sekarang ke desa. Sekarang ada inisiatif dana kecamatan."

Oleh karena itu, untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan kemakmuran bangsa secara adil, JK mengatakan lembaga inspektorat hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus lebih pintar dalam mengawasi. Ia menyebut perlunya sistem pengawasan yang lebih baik. "Pertemuan hari ini menjadi penting, selain membahas anggaran yang terus naik, kita juga harus hati-hati dan fokus," kata dia.

Baca: JK: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

Di samping itu, JK mengingatkan kepada lembaga pengawas untuk selalu jujur dalam mengawasi. "Sapu itu untuk menyapu harus bersih dulu sapunya," katanya. Ia juga menyinggung pentingnya pencegahan korupsi, di samping pengawasan. Menurut JK, lembaga pengawas yang berhasil adalah apabila mereka bisa semakin menekan jumlah penyelewengan di Tanah Air.