TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Drajad Wibowo, menilai kubu petahana tidak memiliki solusi permanen terhadap masalah defisit keuangan yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Saat ini, kata Drajad, defisit hanya ditutup dengan suntikan dana APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) saja.

Baca: Aksi Keluarkan KTP, Sandiaga Sindir Banyaknya Kartu Jokowi

"Pasangan 01 (Joko Widodo alias Jokowi dan Ma'ruf Amin) terlihat kehabisan akal," kata Drajad saat dihubungi di Jakarta, Senin, 18 Maret 2019. Terlebih, kata Drajad, dalam Debat Cawapres pada Ahad, 17 Maret 2019, tidak ada solusi berarti yang disampaikan meski topik pembahasannya adalah mengenai kesehatan.

Drajad mengingatkan, pada 2014, defisit ditutup dengan sisa pengalihan sebagian aset dari PT Askes dan PT Jamsostek. Setelah itu defisitnya ditutup APBN sebesar Rp 5 triliun pada 2015, Rp 6,8 triliun pada 2016, Rp 3,6 triliun pada 2017, lalu Rp 10,25 triliun pada 2018. "Sekarang masih ada defisit Rp 6 triliun lebih dan naik kembali," ujar dia.

Sejak 2014, defisit yang dialami BPJS Kesehatan memang terus membengkak, dari
Rp 3,3 triliun pada 2014 menjadi Rp Rp 9,8 triliun pada 2017. Akhir 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sampai meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit keuangan BPJS hingga tiga kali demi menyelesaikan masalah ini.

Drajad menambahkan bahwa defisit pada 2018 pun sebenarnya baru ditutup tanggal 24 September dan 5 Desember. Sehingga, kebijakan diambil memasuki suasana Pemilu Presiden 2019 dan setelah tunggakan BPJS Kesehatan makin meledak. Akibatnya, kata Drajad, semua pihak menjerit baik pasien, tenaga medis, dokter, rumah sakit, perusahaan farmasi, hingga para akademisi.

Walhasil dengan kebijakan saat ini Drajad menyebut total suntikan APBN sudah mencapai Rp 25,65 triliun. Jika terus ditutup dengan APBN, kata dia, maka akan sangat buruk secara fiskal. Jika memilih untuk menaikkan premi, maka rakyat bisa marah.

Simak: Jokowi: Iuran PBI BPJS Kesehatan Dibayarkan Maret dan April Ini

Sementara, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany menyatakan defisit keuangan BPJS dapat ditutupi dari banyak sumber pendanaan. "Salah satunya dengan dana pajak rokok, dana cukai rokok, dan masih ada sumber-sumber lain yang bisa dimobilisir. Kami juga meningkatkan tax ratio," katanya di dalam salah satu diskusi di, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.