Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepenuhnya akan menerapkan e-Budgeting pada 2020 mendatang. Menurut sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki ASN berkeahlian khusus terkait sistem ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta semua pemerintah daerah menerapkan sistem e-budgeting dalam melakukan penganggaran keuangan daerah tahun 2020.
"Berkaitan dengan atau mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan, kami minta kepada daerah bahwa tidak ada pilihan lain bagi daerah kecuali harus bisa menerapkan e-budgeting," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syafruddin di kantornya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.
Syafruddin mengatakan, penerapan sistem e-budgeting mulai digalakkan karena pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bertepatan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan aplikasi e-budgeting. Lewat aplikasi itu, pemerintah daerah diharapkan mulai mengimplementasikannya pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020.
Menurut Syafruddin, implementasi aplikasi e-budgeting yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri sudah terintegrasi mulai dari perencanaan (e-planning), pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi itu, kata Syafruddin, sudah mengakomodasi beberapa modul yang berkaitan dengan sistem informasi barang milik daerah, dan aplikasi lainnya, seperti aplikasi gaji.
"Sehingga ke depan kita harapkan dengan dikeluarkannya aplikasi betul-betul sudah terintegrasi berkaitan dengan keuangan daerah, mulai perencanaan hingga pelaporan keuangan," ujarnya.
Syafruddin berharap, implementasi e-budgeting memudahkan pemerintah pusat dalam mengevaluasi keuangan daerah. Pasalnya, meski beberapa pemerintah daerah sudah memiliki sistem e-budgeting tersendiri, sistem tersebut belum terintegrasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah yang telah memiliki sistem penganggaran sendiri bisa diintegrasikan dengan aplikasi e-budgeting yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun untuk daerah yang belum siap menerapkan sistem e-budgeting, Syafruddin mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri siap membantu dan melakukan bimbingan teknis kepada daerah.
