Jokowi Tidak Mau Investasi Indonesia Kalah dari Kamboja dan Laos

Reporter

Antara

Selasa, 12 Maret 2019 21:35 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hall 3a, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, 12 Maret 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak mau investasi dan ekspor Indonesia kalah dari Kamboja dan Laos karena Indonesia memiliki kekuatan besar yakni kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Baca juga: Jokowi: Tahu Defisit tapi Enggak Diselesaikan, Bodoh Banget

"Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja dan Laos. Enggak lah, kita punya kekuatan besar sumber daya alam dan sumber daya manusia," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

Presiden mengatakan bahwa investasi dan ekspor merupakan dua kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam terkait dua hal tersebut.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.

Ia mencontohkan Indonesia mengekspor banyak komoditas seperti karet, minyak sawit mentah (CPO), kopra hingga batu bara dalam bentuk mentah. Padahal, nilai tambahnya bisa lebih besar jika diolah terlebih dulu.

"Waktu 'booming' komoditas harganya tinggi, semua senang, tapi lupa mendorong industrialisasi dan hilirisasi," kata Jokowi.

Kepala Negara meminta kepala daerah tidak bertele-tele dalam memberikan izin usaha kepada investor yang ingin melakukan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

"Kalau ada investor mau membuat hilirisasi, tutup mata saja, langsung beri izin. Tapi yang penting tidak hanya tutup mata saja tapi dikawal," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa aspek pengawalan investasi merupakan hal yang tidak kalah penting dari integrasi perizinan berusaha.

"Seperti Pak Presiden (Jokowi) sudah ingatkan berkali-kali, investasi harus dikawal dari ujung ke ujung, dan setiap langkah harus direspon dengan cepat dan tepat," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

49 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

2 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

17 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya