Jokowi: Apakah Perlu Menteri Investasi dan Ekspor?

Reporter

Antara

Selasa, 12 Maret 2019 14:23 WIB

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kemungkinan perlunya menteri investasi dan menteri ekspor karena dua hal itulah yang menjadi kunci kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca: Jokowi Minta Pemda Anggarkan Mesin Kemasan untuk Pedagang Pasar

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor," kata Presiden Jokowi di Tangerang, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai Tangerang, Banten hari ini. Hadir dalam acara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas T Lembong, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menyebutkan dua menteri itu secara khusus akan menangani masalah sesuai bidangnya. "Wong penyakit kita ada di situ," kata Jokowi.

Ia menyebutkan di negara lain seperti di kawasan Eropa, juga ada dua menteri itu. "Di EU ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri itu mungkin perlu," katanya.

Presiden mengaku gregetan karena sudah tahu masalah atau kekurangan yang dihadapi tapi tidak juga bisa menuntaskan masalah yang ada. "Saya akan melihat alur ceritanya, akan saya lihat, ini ada yang gak bener di titik titik tertentu. Akan saya lihat, saya pasti akan menemukan, insya Allah saya akan menemukan titik masalahnya," katanya.

Pada awal sambutannya Presiden mengatakan kunci kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor. Terkait investasi, Jokowi mengatakan perang dagang AS-Cina merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi.

"Investor yang investasi di Tiongkok itu mulai goyang, mulai mencari tempat baru investasinya," katanya.

Ia mencontohkan industri mebel di negara itu yang mulai keluar dari Tiongkok. "Kita lihat industri menggunakan kayu, bambu, rotan di Guangzhou mulai keluar tapi kenapa datangnya ke Vietnam? Padahal kayu ada di kita, raw material ada di kita, kayu ada di kita, bambu ada di kita, apa yang salah dari Indonesia?" katanya.

Ia juga menyebutkan ekspor mebel Indonesia ke AS saat ini hanya tiga persen sementara Vietnam sudah menguasai 16 persen. "Ini koreksi buat kita semua. Ini baru satu produk atau barang yang kita ceritakan, produk lain ya kurang lebih ya sama," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta semua pihak mempercepat pelayanan perizinan untuk investasi yang mengarah pada sektor hilir atau pengolahan dan industri petrokimia.

"Kalau sudah investasi sektor hilir dan petrokimia sudah dengan tutup mata berikan saja," katanya.

Khusus untuk investasi petrokimia, Jokowi menyebutkan impor produk petrokimia saat ini sangat besar sehingga kontribusinya kepada defisit neraca transaksi berjalan juga besar.

ANTARA

Berita terkait

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

58 menit lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

2 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

2 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

2 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

3 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

3 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

3 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

3 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

4 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya