Sandiaga Uno Janji Hapus Pajak UMKM Pemula di 2 Tahun Pertama

Jumat, 1 Maret 2019 08:15 WIB

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dari pintu mobil menyapa pendukungnya di Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu, 6 Februari 2019. Agenda Sandi di antara lain berdialog dengan para ketua partai koalisi pendukung, tokoh dan masyarakat di Kota Madiun. ANTARA/Siswowidodo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menggratiskan pajak selama 2 tahun kepada para pelaku UMKM Pemula. Sandiaga menjanjikan penghapusan pajak bila Prabowo dan Sandiaga memenangkan pemilihan presiden mendatang.

Baca: Viral Sandiaga Ditolak di Labuan Bajo, Bagaimana Sebenarnya?

Penghapusan pajak bagi pelaku UMKM pemula, menurut Sandiaga, akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan usaha kecil bisa lebih berkembang, dari kecil, menengah hingga besar. “Jika kita bebaskan dua tahun pertama untuk para UMKM dari kewajiban membayar pajak, itu akan sangat membantu UMKM Pemula," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 28 Februari 2019.

Janji Sandiaga dilontarkan merespons permintaan salah seorang pelaku UMKM di Tegal, Jawa Tengah. "Kalau bisa Pak pajak UMKM dikurangi, agar kami bisa bernafas sedikit lega dalam merintis usaha. Karena sekarang serba naik, baik bahan baku hingga listrik. Bagi kami, keringanan pajak bisa sangat membantu," kata Mela, salah satu pelaku UMKM di Tegal.

Hal itu disampaikan Mela saat berdialog dengan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara Mentoring Bisnis OK OCE Penciptaan Lapangan Kerja di Rumah Makan Dji-Toe Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 28 Februari 2019. Mela yang memproduksi Wedang Uwuh, mewakili pelaku UMKM untuk menyampaikan masukan kepada Sandi.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Sandiaga juga pernah berjanji akan membebaskan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM digital selama 2 tahun. Hal itu ia ungkapkan saat bertemu dengan para pelaku UMKM di DIY.

“Diskusi mengenai UMKM digital yang sekarang tumbuh kembang di Yogya, sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja ke depannya. Ini ada masukan, agar pajak bisa diberi keringanan insentif 2 tahun pertama," kata Sandiaga dalam keterangannya, Ahad, 2 Desember 2018.

Selain itu, pelaku UMKM meminta Sandiaga mengeluarkan kebijakan berupa pemberian keringanan ongkos pengiriman produk UMKM yang dijual melalui online. “Banyak yang jual ke luar negeri tapi yang memberatkan ongkos pengiriman ke luar negeri. Juga permasalahan klasik perizinan, SDM, nanti bisa cari solusinya,” kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah memutuskan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi para pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Ia beralasan penurunan ini demi membantu pengusaha UMKM agar bisa mengembangkan usahanya lebih jauh.

"Pada pagi hari ini, pemerintah akan meluncurkan revisi dari PPh Final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang sebelumnya 1 persen," kata Jokowi di Jatim Expo, Surabaya, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada Jumat, 22 Juni 2018.

Baca: Ma'ruf Amin Curhat Ide Wisata Halalnya Dicontek Sandiaga

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur besaran tarif PPh final yang wajib dibayarkan pelaku usaha UMKM tiap bulannya sebesar 1 persen dari omzet. Jokowi bercerita dirinya kerap menerima keluhan terkait pajak itu saat bertemu langsung dengan masyarakat.

BISNIS

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

5 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

6 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya