TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyoroti sistem kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berbasiskan pendidikan. "Kalau enggak sekolah, enggak naik pangkat, ini saya terus terang amat sangat tidak mengerti sampai saat ini, baik sebagai menteri maupun sebagai manusia," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.

BACA: Cerita Ignasius Jonan Naikkan Gaji Kepala Stasiun Gambir

Menurut dia, kebijakan tersebut malah berdampak kemunduran bagi kualitas Kementerian atau Lembaga di Tanah Air. Contohnya saja sebuah Badan Layanan Umum di bawah kementeriannya, yaitu Lemigas. Pada tahun 1970-an, lembaga penelitian itu sudah memiliki kantor operasional di Paris, Prancis.

Kala itu, ladang produksi migas besar di Indonesia ditemukan bersama, antara Lemigas, Caltex, Asamera, dan lainnya. Namun, kiprah Lemigas semakin lama semakin menghilang. Jonan menduga mundurnya sepak terjang lembaga penelitian itu lantaran para pejabatnya sibuk bersekolah. "Karena sibuk sekolah, kalau enggak sekolah enggak naik pangkat."

Jonan berpendapat semestinya basis kenaikan pangkat bukanlah seberapa tinggi pendidikan sang pejabat, melainkan seberapa banyak karya yang dihasilkan seseorang dalam pekerjaannya. Sementara, untuk para koleganya yang berpendidikan tinggi dan bahkan dibiayai negara untuk bersekolah, ia berpesan bahwa yang terpenting adalah apa yang bisa diberikan kepada masyarakat.

BACA: Ignasius Jonan Tanggapi Cerita Sudirman Said Soal Freeport

Ia pun menceritakan kiprahnya saat mengepalai PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2009 hingga 2014 silam. Salah satunya adalah ketika ia mesti membenahi pelayanan dari perusahaan pelat merah itu.

Kala itu, Jonan dihadapkan dengan persoalan minimnya pegawai berpendidikan tinggi. Dari 24.600 pegawai KAI kala itu, 35 persennya hanya lulusan Sekolah Dasar. Selanjutnya, pemegang ijazah Sekolah Menengah Pertama berjumlah 20 persen.

"Direktur Personalia lapor bahwa pemegang ijazah sarjana hanya 86 orang termasuk saya," tuturnya. "Kalau di Kementerian Keuangan yang bukan sarjana hanya 5 persen, saya kebagian SD 35 persen dan SMP 20 persen, bisa bubar saya."

Namun ternyata dengan komposisi tersebut, Ignasius Jonan mengatakan PT KAI bisa berubah dan layanannya semakin membaik. Malahan, ia menyebut adanya kenaikan pendapatan pada perseroan sepanjang kepemimpinannya.