Respons Jokowi soal Lahan, Kubu Prabowo Sebut Sejumlah Nama Ini

Senin, 25 Februari 2019 18:58 WIB

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak berbicara kepada awak media saat datang ke lokasi debat kedua capres, di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ujaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunggu para penguasa lahan untuk mengembalikan lahan konsesinya kepada negara ditanggapi oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca: 3 Kartu Baru Jokowi, Sri Mulyani: Tak Ada Ledakan Anggaran

Atas pernyataan itu, Dahnil menyebut beberapa nama di lingkaran Jokowi yang terkait dengan penguasaan lahan itu. "Ayo Pak Erick Thohir, Pak Luhut, Pak Hary Tanoe, Sinar Mas, dan lainnya," cuit dia dalam akun twitternya, @dahnilanzar, Ahad, 24 Februari 2019.

Dahnil pun kembali menyampaikan bahwa Prabowo sudah menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan lahan yang dikuasainya apabila negara memang membutuhkan. "Pak Jokowi tinggal datang saja dan sampaikan, toh dulu beliau dengan ikhlas membantu Pak Jokowi, apalagi kalau negara yang membutuhkan," cuit dia lagi.

Hal tersebut disampaikan Dahnil menanggapi calon presiden nomor urut 01 yang menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara pidato kebangsaan atau Konvensi Rakyat bertajuk "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center, Jakarta pada Ahad malam, 24 Februari 2019.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Prabowo pernah berjanji akan mengembalikan ribuan hektare tanah konsesi yang dikuasainya, jika diperlukan. Hal itu disampaikan Prabowo ketika Jokowi menyinggung lahannya yang seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh pada saat debat calon presiden pada 17 Februari 2019.

Adapun, dalam acara Ahad lalu, Jokowi menyinggung soal lahan Prabowo seusai menyampaikan janjinya akan melanjutkan program pembagian tanah hutan sosial untuk rakyat. Ia juga menyinggung bahwa ada penguasa lahan yang ingin mengembalikan tanah konsensi dalam jumlah besar. "Jika ada yang mau mengembalikan tanah konsesi yang besar ke negara, saya tunggu," ujar Jokowi dengan suara meninggi.

Ucapan Jokowi itu kemudian disambut riuh ribuan para relawan yang hadir. Sempat menghentikan ucapannya, kemudian ia mengulangi pernyataannya. "Saya tunggu sekarang dan akan saya kembalikan ke rakyat kecil," ujarnya.

Lagi-lagi, ucapan Jokowi membuat riuh seisi ruangan. Relawan yang semula duduk kemudian berdiri dan berteriak sambil mengacungkan satu jari. "Balikin, balikin," teriak ribuan relawan.

Berdasarkan penelusuran Tempo dan kelompok sipil Auriga Nusantara, Penguasaan lahan juga dilakoni sejumlah politikus dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi. Jika ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tim bayangan pendukungnya, melampaui 140 ribu hektare.

Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo. Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung.

Atas temuan itu, Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah masih menguasai saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk. "Selama saya menjadi menteri, tak satu pun bisnis. Silahkan dicek," ujarnya.

Luhut mengakui sebelum menjadi menteri, ia sempat menjadi pengusaha tambang batu bara. "Kalau saya pemilik kan dulu saya pengusaha, semua yang saya dapat itu sebelum saya jadi menteri," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Head of Corporate Secretary Adaro, Febrianti Nadira, balik mempertanyakan anggapan bahwa koneksi Adaro dan Garibaldi bakal memicu konflik kepentingan. Dia mengingatkan, Adaro adalah perusahaan terkemuka yang berdiri sejak 26 tahun silam dan telah mengantongi Proper Emas.

“Adaro juga berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi bagi negeri,” kata Febrianti. “Sementara Bapak Garibaldi Thohir merupakan pengusaha yang selama puluhan tahun memiliki reputasi baik di berbagai bisnis yang digelutinya.”

Sedangkan Ketua DPP Bidang Media Partai Perindo yang juga juru bicara TKN, Arya Sinulingga, enggan menanggapi pertanyaan tentang bisnis bosnya, Hary Tanoesoedibjo.

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Usman Kansong, menyatakan pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo dilatarbelakangi anggapan kubu lawan bahwa kebijakan terbaik dalam urusan lahan adalah mengembalikan kepemilikan lahan kepada negara. "Kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ‘bagaimana Anda bisa melaksanakan reforma agraria kalau Anda menguasai begitu banyak lahan’," ujar Usman kepada Tempo, kemarin.

Baca: Jokowi Janji Kasih ke Rakyat Jika Pemegang Konsesi Serahkan Lahan

Usman menilai penguasaan lahan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adapun Jokowi, kata dia, tak akan dibebani kepentingan meski dikelilingi pengusaha tambang dan perkebunan. "Kalaupun ada masalah, kan ada KPK," kata kader Partai NasDem itu. Usman menjawab pertanyaan Tempo secara umum, termasuk soal kepemilikan saham Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

AVIT HIDAYAT | VINDRY FLORENTIN | DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

2 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

3 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

14 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya