Soal Jalan 191 Ribu Kilometer, Luhut: Sekarang Sudah Lebih

Jumat, 22 Februari 2019 18:19 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (kanan) saat menuju acara pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah jika pembangunan jika capaian pembangunan jalan desa sepanjang 191 kilometer (km) dianggap sebagai sebuah kebohongan. Luhut juga tak terima jika atasannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut dicap berbohong oleh kubu Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas data tersebut.

BACA: Luhut Tidak Bantah Ada Pertemuan Jokowi dan Bos Freeport

"Yang bilang bohong, itu dia yang bohong," kata Luhut usai menghadiri acara diskusi di Gedung Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019. "Panjang jalan desa 191 ribu km dipersoalkan, banyak yang tidak percaya karena tidak tahu," kata Luhut.

Luhut bercerita bahwa satu kali ia pernah bertanya kepada kepala desa di Danau Toba, Sumatera Utara soal dampak dari penyaluran dana desa di daerah tersebut. Ternyata, lewat dana desa itu, jalan-jalan di desa mulai bisa dibangun. "Ada yang 3,5 km, ada yang 1,7 km, range-nya antara 3-5 km, dan dana desa itu kami bagikan ke 74.953 ribu desa," kata Luhut.

Dengan perhitungan sederhana saja, 74 ribu di kali 3 km, maka jumlahnya sudah mencapai 222 ribu, lebih besar lagi. Luhut pun menyampaikan bahwa angka 191 ribu itu merupakan capaian bulan Agustus 2018.
"Sekarang sudah 200 ribu lebih, itu sangat akurat," ujarnya.

Advertising
Advertising

BACA: Luhut Sebut Alasan Jokowi Tak Beri Izin Ratusan Ribu Hektar Lahan

Sebelumnya, Koordinator Juru BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan klaim Jokowi soal terbangunnya 191 ribu km jalan desa yang disampaikan saat debat calon presiden kedua. Menurut dia, pernyataan Jokowi itu sebuah kebohongan.

Dahnil menyandingkan klaim pembangunan Jokowi dengan penghitungan panjang jalan tersebut. Menurut dia, jika Jokowi membangun 191 ribu kilometer jalan desa, maka panjang jalan tersebut sama dengan 4,8 kali keliling bumi. "Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa?" katanya lewat akun Twitter, Senin, 18 Februari 2019.

Menanggapi hal itu, Jokowi mempersilakan pihak yang tidak percaya jika hingga akhir 2018 telah terbangun 191 ribu kilometer jalan desa untuk mengujinya. Ia meminta mereka untuk mengukur langsung panjang jalan-jalan tersebut.

"Kalau ada yang sangsikan 191 ribu kilometer tidak mungkin, ya silakan ukur sendiri," katanya saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca berita tentang Luhut lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

8 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

12 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

12 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

13 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya