TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya perlu menuntaskan sejumlah proyek untuk menembus target pembangunan 1.000 kilometer jalan tol baru, menjelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, tol yang terealisasi dominan berada di Pulau Jawa, karena rumitnya pembangunan di wilayah lain.

Simak: Tarif Tol Trans Jawa Dinilai Terlalu Mahal Untuk Angkutan Umum

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan faktor alam kerap menjadi kendala pembangunan di luar Jawa, baik untuk tol maupun jalan nasional. "Medan dan cuaca bisa mempersulit mobilisasi alat," ujar Sugiyartanto di kantornya, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Kendala lapangan pun bisa diperparah situasi sosial. Sugiyartanto mencontohkan dengan gangguan keamanan yang membuat pengerjaan jembatan di ruas Trans Papua Kabupaten Nduga, Papua, tertunda sejak akhir tahun lalu. Didukung pengawalan aparat, proyek itu baru dikerjakan kembali pada dua pekan lalu.

"Tapi tetap kita menghadapi lahan bergunung dan suhu rendah, bisa membuat oli mesin beku dan sebagainya," kata dia.

Kementerian sudah melampaui target pembangunan jalan nasional dan jembatan. Pembangunan tol baru yang sudah sepanjang 782 kilometer, ditargetkan bertambah hingga 1.852 kilometer sampai akhir tahun ini. Padahal, kementerian hanya mematok pembangunan 1.000 kilometer tol baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Jaringan Tol Trans-Jawa sepanjang 933 kilometer dari Merak, Banten, hingga Pasuruan, Jawa Timur, menjadi penyumbang utama target tersebut. Jalur itu masih akan diperpanjang ke Banyuwangi hingga 2021 mendatang.

Meski demikian, kata Sugiyartanto, pemerintah sudah mengantongi sejumlah proyek tol luar Jawa yang siap beroperasi. Selain sejumlah ruas bagian Tol Trans Sumatera, terdapat beberapa ruas di Sulawesi dan Kalimantan. "Alokasi Bina Marga tahun ini sekitar Rp 42 triliun, itu mencakup penyelesaian tol juga," ucapnya.

Anggaran tersebut pun dipakai untuk pembangunan jembatan, perawatan jalan nasional, serta pengembangan akses penunjang wisata yang ditugaskan pada Kementerian PUPR. Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan lembaganya juga mengerjakan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. "Rencana pembangunannya akan tercapai," katanya.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo, memastikan enam ruas tol Trans Sumatera beroperasi tahun ini. Keenamnya adalah Medan - Binjai (17 kilometer), Palembang - Indralaya (22 kilometer), Bakauheni - Terbanggi Besar (140 Kilometer), Terbanggi Besar - Pematang Panggang (100 kilometer), Pematang Panggang - Kayu Agung (85 kilometer), serta sebagian ruas Pekabaru - Dumai (115 km).

Hutama Karya ditugasi menggarap 12 ruas prioritas Tol Trans Sumatera hingga 2024, sepanjang total 1.568 kilometer.

Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia, Budi Harto, menilai investasi jalan tol baru di luar Jawa belum menjanjikan bagi badan usaha. Hal itu berdampak pada sepinya ekspansi ruas. "Banyak yang dari segi keuangan belum layak, artinya investasi tidak bisa kembali. Hutama Karya di Sumatera juga penugasan pemerintah," ucapnya kepada Tempo.