TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) sedang merumuskan formula penurunan tarif tol Trans Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait tarif tol Trans Jawa yang dinilai mahal.

BACA: Jasa Marga Naikkan Tarif Tol Bandara Mulai Hari Valentine

Dia menekankan, pihaknya bersama operator akan mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan rumus yang tepat. "Tim kecil BPJT dan Asosiasi Tol Indonesia sedang merumuskan berapa (besaran) yang bisa diturunkan dan apa kompensasinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai baru nanti kami lapor ke presiden," ujar Basuki di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Jalan tol Trans Jawa kini sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer. dan sejak 21 Januari 2019 lalu sebanyak tujuh ruas mulai menerapkan tarif. Untuk melintas di jalan tol Jakarta hingga Surabaya sejauh 760 kilometer, pengguna kendaraan golongan I dikenakan tarif Rp 660.500. Sementara itu, kendaraan golongan II-III dan IV-V masing-masing Rp 990.750 dan Rp 1,2 juta.

Tarif tol di ruas-ruas baru sudah menerapkan kebijakan rasionalisasi tarif yang mana tarif tol paling tinggi dipatok paling tinggi sebesar Rp1.000 per kilometer. Kebijakan ini membuat tarif yang diterapkan lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Basuki menyebut pemerintah belum menetapkan bentuk kompensasi bagi BUJT. Namun, sejumlah opsi sudah mencuat, antara lain opsi perpanjangan konsesi, insentif pajak, dan kompensasi tunai. Dia menambahkan, pemerintah bakal memutuskan bentuk kompensasi yang paling bisa diterapkan segera.

Penetapan tarif tol Trans Jawa menurut Basuki tidak terlepas dari biaya investasi di setiap ruas. Dia menyebut, tarif tol di ruas-ruas baru akan lebih mahal dibandingkan dengan ruas-ruas yang sudah beroperasi. "Jakarta - Cikampek cuma Rp 200 per kilometer. Batang - Semarang Rp 1.000 per kilomer. Ini kan jomplang. Jadi tergantung tahun investasinya," ujar Basuki.

BISNIS