TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji diminta untuk konsisten menyelenggarakan transparansi dana para calon jamaah.

Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj mengatakan calon jamaah haji yang masih menunggu giliran keberangkatan mencapai 4 juta orang.

Baca: Bandara Kertajati Disiapkan Layani Penerbangan Haji

Calon jamaah haji ini, lanjut Mustolih, tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang keberadaan uang setoran awal pendaftaran yang jumlahnya sebesar Rp25 juta per orang. Akumulasi dana haji saat ini mencapai Rp114 triliun.

“Ke mana saja dana haji tersebut disimpan dan diinvestasikan, bagaimana skema investasinya, berapa imbal hasilnya maupun nilai manfaatnya, berapa besar yang disubsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dahulu melalui skema dana optimalisasi tidak jelas, karena hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Dengan minimnya informasi semacam itu, tentu saja hal ini merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,” ujar Mustolih, Jumat 8 Februari 2019.

Terbitnya Undang-undang (UU) No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH) yang memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meniscayakan pengelolaan keuangan haji dari hulu sampai hilir secara transparan.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Mustolih, BPKH harus segera merealisasikan rekening virtual atau virtual account bagi jemaah haji tunggu. Hal ini merupakan hak yang sangat mendasar sebab merupakan mandat dari UUPKH sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 huruf c.

Terlebih, BPKH melalui beberapa pimpinanya sejak tahun lalu juga telah menjanjikan pemberlakuan rekening virtual akan mulai efektif selambat-lambatnya pada Januari 2019.

“Nyatanya sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi. Ini tentu patut disayangkan dan perlu dipertanyakan ada apa dengan BPKH. Profesionalisme kinerja BPKH akan menjadi pertaruhan karena menyangkut kelolaan dana umat yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dan terus akan bertambah, terlebih seluruh jajaran BPKH dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf terbawah, fasilitas dan kebutuhan operasional dibiayai oleh anggaran yang berasal dari dana calon jemaah,” kata Mustolih.

Dengan adanya rekening maya maka jamaah haji dapat memantau perkembangan dan pergerakan dana saldo awal yang telah disetor ke BPKH baik secara berkala maupun real time. Dengan begitu mereka dapat mengetahui secara detil nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan dan imbal hasil (return) yang diterima.

Mustolih juga mengingatkan agar pembuatan rekening virtual dan cara mengoperasikannya tidak rumit atau berbiaya tinggi. Oleh sebab itu Mustolih menyebut soal sistem yang sederhana dan seefesien mungkin serta dapat diakses dengan teknologi informasi yang mudah dijangkau.