TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan dalam menentukan pemenang tender dan pelanggaran prosedur dalam penjualan saham Indomobil. Dalam konferensi persnya, Kamis (30/5), Ketua Majelis Komisi Perkara Tender Penjualan Saham PT Indomobil, Sutrisno Iwantono, mengatakan pihaknya mendenda sejumlah pihak, termasuk Trimegah Securities yang terkena Rp 10,5 miliar. Ia mengatakan pelanggaran ini melanggar UU 5/1999. Karena itu, selain denda, Komisi juga melarang PT Trimegah Securitas, PT Cipta Sarana Duta Perkasa dan PT Deloitte & Touche FAS untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun di lingkungan BPPN. Berdasarkan adanya keputusan tersebut, maka KPPU memberikan sanksi berupa denda kepada PT Trimegah Securitas Rp 10,5 miliar. Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin didenda sebesar Rp 10,5 miliar, PT Cipta Sarana Duta Perkasa didenda sebesar Rp 5 miliar, PT Holdiko Perkasa RP 5 miliar, PT Deloitte & Touche FAS sebesar Rp 10 miliar. PT Alfa Securitas Indonesia didenda Rp 1,5 miliar, PT Bhakti Asset Management didenda sebesar Rp 1 miliar dan menghukum PT Cipta Sarana Duta Perkasa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 228 Miliar. Selama melakukan pemeriksaan, komisi telah memperoleh dokumen dari pihak-pihak yang mengetahui proses tender. Yaitu PT Holdiko Perkasa, PT Trimegah Sekuritas, PT CSDP, BPPN, PT DTT, PT DAM, PT Alpha Sekuritas Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia, Pranata Hajadi, PT PricewaterhouseCoopers, PT MMI, dan Notariza Taher. Dalam pemeriksaan dokumen tersebut, majelis komisi kemudian mendapatkan bukti untuk mengambil keputusan. Dari keterangan yang terungkap, majelis komisi menemukan adanya persekongkolan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan atau diam-diam, melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. Atau juga menciptakan persaingan semu, menyetujui, memfasilitasi atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur, dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Salah seorang anggota majelis, Samsul Muarif menegaskan, "Mereka (panitia tender -red) tidak menolak, padahal tahu bahwa itu melanggar," ujarnya. Ketua majelis Komisi Perkara Tender penjualana saham PT Indo Mobil, Sutrisno Iwantono mengatakan akan melaporkan keputusan ini kepada atasan BPPN. Walaupun dia tidak menjelaskan siapa yang dimaksud menjadi atasan BPPN tersebut. Mengenai perbedaan jumlah denda yang harus dibayar, Syamsul Muarif anggota majelis mengatakan hal itu didasarkan pada perhitungan prosentasi dari beban kesalahan yang dibuat oleh setiap pihak. PT Holdiko Perkasa yang diwakili oleh Lelyana Santosa SH dari Lubis, Santosa dan Maulana Law Office mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan keputusan itu. "Kita sudah merasa memenuhi ketentuan yang berlaku, kita akan bicarakan dulu dengan klien (Holdiko)." (Priandono -- Tempo News Room)