TEMPO.CO, Jakarta - Head of Corporate Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk Eka Setya Adrianto mengatakan peluang jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi atau tol Jagorawi untuk dibebaskan alias digratiskan untuk publik tetap terbuka. Namun, kemungkinan tol baru bisa digratiskan oleh pemerintah paling cepat setelah masa konsesi habis pada 2044.

Baca: Fadli Zon Minta Jokowi Gratiskan Tol Jagorawi

"Mungkin, sangat mungkin, ketika konsesi habis itu pilihan pemerintah, tapi 2044 itu masih lama banget, tunggu konsesi habis baru kami lihat," kata Eka saat ditemui dalam diskusi di Menara BCA, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2019. Tapi sejauh ini, kata dia, belum ada arahan dari pemerintah untuk menggratiskan tol lain selain Tol Suramadu.

Ide untuk membebaskan biaya tol Jagorawi ini sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi "Saya usul Pak Jokowi segera gratiskan Tol Jagorawi yang sudah 40 tahun beroperasi," ujar Fadli dalam akun Twitter resminya @fadlizon pada Ahad, 28 Oktober 2018.

Menurut Fadli Zon, Tol Jagorawi sudah tak layak dijadikan sarana pemasukan pemerintah. Sebab, kata dia. sudah banyak jalan tol di Indonesia dengan tarif masuk yang mahal. "Jadikan jalan sebagai sarana pelayanan, bukan bisnis termasuk tol baru yang tarifnya mahal-mahal. Itu baru prestasi, bukan pencitraan murahan," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan Fadli setelah Jokowi membebaskan tarif tol untuk Jembatan Suramadu dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madura. Jokowi menjelaskan keputusan ini sekaligus menjawab permintaan dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) agar jembatan Suramadu bebas tarif.

Eka melanjutkan, ketika masa konsesi habis, maka pemerintah punya pilihan untuk menggratiskan jalan tol atau melakukan tender ulang. Akan tetapi, Ia meyakini kebijakan pemerintah belum bisa diperkirakan saat masa konsesinya habis pada 2044 nanti. "Karena sekali konsesinya itu habis, berarti biaya pemeliharaan dan lain-laim, itu menggunakan pajak," ujarnya.

Nah, salah satu pembayar pajak adalah sepeda motor sehingga bisa saja dibolehkan masuk tol seperti usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo. "I don't know, tapi itu 2044 masih panjang sekali." Untuk diketahui, kata dia, aset Tol Jagorawi saat ini memang dimiliki pemerintah, tapi Jasa Marga memiliki hak konsesi untuk mengoperasikan, memungut biayanya, serta memelihara sampai 2044.