Biaya Operasi LRT Sumsel Melonjak, Pemda Tuding Kemenhub

Kamis, 7 Februari 2019 16:00 WIB

Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan disebut memiliki sejumlah kelemahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Selain menuding Kemenhub kurang melakukan kajian yang mendalam, proyek tersebut, kata politikus Golkar itu, dinilai terkesan asal jadi karena harus selesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus tahun 2018 lalu.

Baca: Prabowo Kritik Jokowi Soal Ekonomi: LRT hingga Utang Luar Negeri

Menurut Mawardi, proyek LRT belum mampu mendorong sebagian besar masyarakat beralih ke angkutan masal itu. "Mungkin pengkajiannya agak kurang dan terburu-buru karena ada Asian Games," ucapnya, Kamis, 7 Februari 2019.

Karena masih minimnya jumlah orang yang menggunakan LRT, menurut Mawardi, pendapatan LRT dari penjualan tiket belum bisa menutupi biaya operasional. Sementara subsidi dari pemerintah pusat yang bernilai ratusan miliar rupiah terancam dicabut karena membebani anggaran.

Oleh sebab itu, Mawardi mengklaim Pemda Sumsel sudah mengajak pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar LRT tetap beroperasi. "Karena kami tidak mungkin mensubsidi LRT," ujarnya.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sempat menjajal kereta ringan Light Rail Transit atau LRT pertama di Indonesia pada pertengahan Juli 2018 lalu. Jalur LRT Palembang sepanjang 22,3 kilometer ini memiliki 13 stasiun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Ketua DPRD Sumatera Selatan, Aliandra Gantada, mengatakan, pemerintah daerah Sumatera Selatan dan kota Palembang punya kewajiban untuk turut serta mengajak masyarakat mengoptimalkan penggunaan LRT tersebut. Meskipun pemerintah daerah pada dasarnya sebetulnya tak wajib menanggung biaya operasional LRT.

Selain itu, menurut Aliandra, PT. KAI selaku operator diminta meningkatkan sosialisasi agar LRT bisa jadi solusi transportasi massal. "Perlu terobosan untuk menarik minat makin banyak penumpang," katanya.

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

Baca: Setelah LRT Jabodebek, JK Kritik Proyek Kereta Trans Sulawesi

Suhendra mempertanyakan fungsi pembangunan LRT di Palembang yang terkait Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas dalam Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.

Menyikapi polemik itu, bagian humas Kementerian Perhubungan merilis siaran pers nomor: 6/SP/II/DJKA/2019Nomor: 6/SP/II/DJKA/2019 pada 2 Februari 2019. Pada rilis itu, Kementerian Perhubungan menjelaskan mengapa pemerintah memilih untuk berfokus pada pengembangan pembangunan angkutan transportasi massal yakni kereta api.

"Pilihan terhadap pengembangan moda kereta api ini bukanlah tanpa sebab, moda transportasi kereta api memiliki banyak keunggulan apabila dibandingkan moda transportasi lainnya terutama moda transportasi yang berbasis jalan raya," demikian rilis humas Kemenhub. Keunggulan moda transportasi tersebut antara lain : memiliki kapasitas angkut massal, waktu tempuh yang lebih pasti, hemat bahan bakar, menghasilkan emisi gas buang yang rendah, serta tujuan pemberhentian yang bisa menjangkau pusat-pusat perekonomian.

Kemenhub menjelaskan bahwa LRT Sumatera Selatan pada awalnya dioperasikan untuk mendukung mobilitas para atlet maupun official dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018. Dan dari fakta di lapangan, pilihan pengoperasian LRT Sumsel ini juga memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Asian Games tersebut.

Selama penyelenggaraan Asian Games mulai tanggal 18 Agustus - 2 September total jumlah atlet dan masyarakat yang menggunakan layanan LRT Sumsel mencapai 53.969 penumpang. Diantaranya sekitar 2.900 atlet/official yang berasal dari 32 negara peserta Asian Games.

Selain untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Asian Games, pembangunan LRT yang letak stasiun-stasiunnya dekat dengan pusat aktifitas ekonomi masyarakat kota Palembang ini, juga penting untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan DIVRE III PT.KAI (Persero) bahwa jumlah penumpang yang menggunakan layanan LRT Sumsel selama periode Juli 2018 – Januari 2019 telah mencapai ±1.074.386 penumpang. Dari total jumlah penumpang tersebut, rata-rata penumpang pada weekday(hari kerja) adalah sebanyak 4.367 penumpang. Sedangkan pada masa weekend(akhir pekan) rata-rata penumpang yang menggunakan LRT Sumsel ini naik menjadi 5.286 penumpang.

CATATAN KOREKSI: Judul dan isi berita ini diubah pada Sabtu 9 Februari 2019 untuk keberimbangan dan akurasi.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

5 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

9 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

9 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

10 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

12 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

12 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

13 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya