Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Kepala Bapenas: Cek ke BPK

Reporter

Taufiq Siddiq

Kamis, 7 Februari 2019 12:26 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memperkirakan 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.

Baca juga: Prabowo: Anggaran Indonesia Bocor 25 Persen karena Mark up Proyek

"Begini saja, cek pernyataan itu dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Udah itu saja," ujar Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019.

Menurut Bambang, setiap tahun pemakaian anggaran pemerintah diaudit dan diawasi oleh BPK. Hasilnya pun menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperketat penggunaan anggaran. "Yang pasti acuan pemerintah kepada BPK," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa pemerintah tidak mau jika ada anggaran yang digelembungkan. "Satu persen pun kita tidak mau anggaran dimark up," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo di depan Federasi Buruh Metal Indonesia memperkirakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Prabowo menyebut salah satu penyebab anggaran bocor adalah mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum.

Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang. “Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo.

FIKRI ARIGI

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

2 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

2 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

2 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

2 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

3 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

5 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

6 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

6 jam lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

6 jam lalu

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya