Ombudsman Minta Bulog Jangan Kelabakan Ekspor Beras

Senin, 4 Februari 2019 12:27 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, meminta Perum Bulog untuk membentuk stock disposal policy alias kerangka kebijakan sisa cadangan sebelum memutuskan untuk mengimpor beras. Kebijakan ini bertujuan agar kegiatan ekspor tidak membuat stok dalam negeri berkurang di saat permintaan tinggi, sehingga bisa memicu kenaikan harga di pasaran.

BACA: Jokowi Perintahkan Bulog Serap Jagung saat Panen Februari

"Jangan sampai salah manajemen stok, seolah-olah di luar berjaya sebentar, tapi di dalam kelabakan," kata Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam konferensi pers peringatan dini Ombudsman terhadap impor empat komoditas pangan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin, 4 Februari 2019.

Rencana ekspor ini sebelumnya disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang ditargetkan tahun ini. Menurut Buwas, sapaan akrabnya, gudang Bulog yang berkapasitas 3,6 juta ton diperkirakan penuh pada musim panen tahun ini, sedangkan hingga saat ini perseroan masih menyimpan cadangan sebesar 2,1 juta ton.

Buwas mengatakan salah satu indikator ekspor akan segera dilakukan ialah ketika gudang perseroan penuh. "Kami akan tetap serap dan nanti kami kelola dengan ekspor, sebab sudah ada beberapa negara ASEAN yang sudah kami hubungi dan siap untuk membeli karena butuh," ungkapnya, 21 Januari 2019.

BACA: Larang Jokowi ke Cipinang, Pedagang: Harga Beras Turun Terus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara soal rencana ekspor beras ini. "Kalau bisa ekspor itu harus terus menerus. Itu baru ekspor namanya. Tapi kalau cuman sekali-sekali peristiwa ekspor, sudahlah lupakan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa, 22 Januari 2019.

Alamsyah melanjutkan, Bulog bisa saja mengekspor beras, tapi harus memastikan kualitas beras di gudang untuk kebutuhan operasi pasar bisa berkualitas. Jika tidak, kata dia, maka beras Bulog bisa kalah bersaing dengan beras lain di pasaran sehingga operasi pasar pun tidak efektif. "Jadi klasifikasikan dulu stoknya, jangan tergesa-gesa," ujarnya.

Masalah lain, kata Alamsyah, juga muncul karena program Bantuan Pangan Non-Tunai alias BPNT mulai sejak 2018. Dari semula 53 persen penerima manfaat BPNT, kini meningkat menjadi 80 persen sehingga Bulog harus menyerap lebih banyak lagi beras. "Pemanfaatan stok berkualitas harus lebih diutamakan agar operasi pasar cukup efektif, bukan berprioritas pada ekspor," ujarnya.

Berita terkait

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

10 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

1 hari lalu

Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membeberkan alasan penyerapan jagung dari petani hingga kini masih terkendala.

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

1 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

1 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

1 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

1 hari lalu

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

Perum Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Tahap II berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

2 hari lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya