TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan keputusan yang paling sulit selama ia menjabat.

Baca juga: Depresiasi Rupiah, Jusuf Kalla: Opsi Harga BBM Naik Belum Dibahas

"Ketegangan yang terjadi kalau mau menaikkan harga BBM, ya, terpaksa," kata JK dalam acara Kadin Talk di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

JK mengatakan, jabatan wakil presiden sebetulnya tidak memiliki hak untuk menandatangani suatu kebijakan. Namun kebijakan dapat berlaku dan bisa diputuskan harus melalui rapat bersama wakil presiden. Saat ingin menaikkan harga BBM, JK memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya, yaitu demonstrasi.

Dengan cara berpikir sebagai pengusaha, JK pun mengakali kebijakan tersebut. Saat mau menaikkan harga BBM, ia menyarankan agar pengumuman dilakukan menjelang puasa.

"Pernah kita naikkan BBM 126 persen, kita hitung-hitung pokoknya. Kita lakukan dua hari sebelum bulan puasa, jadi begitu diumumkan, menurut saya puasa, siapa mau demo bulan puasa, haus, dan juga orang sibuk macam-macam, beribadah," ujarnya disambut tawa peserta acara.

JK menuturkan, ia selalu menerapkan semangat pengusaha dalam menjalankan pemerintahan, yaitu berani mengambil keputusan dan resiko. Ia menilai, tidak ada kebijakan yang rumit. Menurut JK, kebijakan dalam pemerintahan pun perlu mengambil resiko yang sudah melalui perhitungan.

"Tapi selama kita ikhlas, kita ingin melihat suatu kemajuan ya resiko itu bisa, ya seperti dengan pengusaha, bisa rugi bisa untung," kata Jusuf Kalla.