TEMPO.CO, Jakarta - PT Inalum (Persero) telah resmi menguasai 51,2 persen saham milik PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah daerah Papua mendapatkan haknya.

Baca juga: Menteri Jonan dan CEO Freeport McMoran Temui Jokowi

"Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada dan tentu saja mendapat pajak daerahnya," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.

PT Inalum akan memberikan sebesar 10 persen sahamnya untuk pemerintah daerah Papua. Sebanyak 7 persen saham akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk Provinsi Papua.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan porsi pemerintah daerah akan diberikan bertahap. Pihaknya menunggu pemerintah daerah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara provinsi dan kabupaten. "Setelah BUMD terbentuk baru kami alihkan," katanya.

BUMD tersebut nantinya akan bergabung dengan Inalum untuk membentuk perusahaan konsorsium. Perusahaan ini yang nantinya akan mengoperasikan tambang di Papua tersebut.

Akusisi saham Freeport Indonesia terjadi setelah Inalum melunasi biaya divestasi saham. Totalnya mencapai US$ 3,85 miliar. Biaya akuisisi ini didapatkan setelah menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar. Selain untuk pembayaran saham, sisa pendapatan dari obligasi digunakan untuk refinancing.

Inalum menunjuk BNP Paribas, Citigroup, dan MUFG untuk menjadi koordinator underwriter penerbitan obligasi. Sementara itu CIMB, Maybank, SMBC Nikko, dan Standard Chatered Bank ditunjuk sebagai mitra underwriter.

Dengan rampungnya transaksi akusisi saham, Freeport Indonesia kini sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi. Jokowi mengatakan syarat lain untuk mendapatkan IUPK sudah diselesaikan. "Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan," kata dia.