Prabowo Ingin RI Belajar Rasio Pajak dari Zambia

Kamis, 22 November 2018 06:45 WIB

Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Forum di Hotel Shangrilla, Jakarta, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa mempelajari tax ratio atau rasio penerimaan pajak dari Zambia, di Afrika. Menurut Prabowo, rasio pajak Zambia telah mencapai angka 16 persen. Padahal, seringkali negara Afrika dipandang rendah, tapi nyatanya ada negara yang bisa lebih bagus daripada Indonesia.

Baca: Soal Perubahan Iklim, Prabowo Sebut Air Laut Bisa Sampai Istana

"Karena itu sepertinya, (bangsa Indonesia) perlu pergi ke sana (Zambia) dan belajar kepada pemerintah di sana, bagaimana mereka bisa melakukan menajemen yang baik seperti mereka," kata Prabowo di Hotel Shangrilla, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Dia mengkritik rendahnya penerimaan pajak Indonesia. Dibandingkan dengan era orde baru, penerimaan pajak saat ini di bawah 14 persen dari produk domestik bruto. "Di era Orde Baru tax ratio mencapai 14 persen dan bahkan bisa sampai angka 16 persen dari PDB," kata Prabowo saat memberikan pidato di Hotel Shangrilla, Karet, Jakarta Selatan, Rabu 21 November 2018.

Pidato Prabowo tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF di Shangrilla Hotel, Rabu, 21 November 2018. Dalam acara tersebut Prabowo hadir dan memberikan pidato keynote address yang berjudul "The Path Ahead for Indonesia."

Adapun rata-rata rasio pajak Indonesia hingga 2017 saat ini masih tergolong kecil, hanya berkisar antara 10-12 persen dari PDB. Padahal di kawasan Asia Tenggara, rasio pajak rata-rata sebesar 15 persen dari PDB.

Advertising
Advertising

Prabowo melanjutkan, saat ini tax ratio Indonesia juga telah ketinggalan dari negara negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang telah mencapai angka rasio pajak sebesar 18 persen. Bahkan, Indonesia menurut catatan Prabowo juga kalah dari negara Afrika soal rasio pajak.

Menurut Prabowo kondisi masih rendahnya rasio pajak tersebut karena ada yang salah dalam melakukan manajemen ekonomi oleh pemerintah. Selain itu, kondisi itu terjadi karena pemerintah gagal melakukan efisiensi ekonomi terutama yang dilakukan oleh birokrasi di dalamya.

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

33 menit lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

1 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

1 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

2 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

2 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

2 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

5 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

5 jam lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

5 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

5 jam lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya