TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengumumkan transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2018 mencatat surplus US$ 4,2 miliar. Surplus tersebut, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, didukung oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung ke dalam negeri.

Simak: BI: Defisit Transaksi Berjalan Melebar Jadi 3,37 Persen dari PDB

"Itu cerminan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik," ujar Agusman dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 9 November 2018.

Selain didukung peningkatan aliran masuk investasi langsung, Agusman mengatakan aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat.

Kendati ada surplus transaksi modal dan finansial, namun hal tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2018. Pada periode itu, defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2018 menjadi US$ 8,8 miliar atau 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto.

Dampaknya, kata Agusman, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2018 mengalami defisit sebesar US$ 4,4 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, Agusman berujar posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar US$ 114,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Ke depan, BI memperkirakan kinerja NPI akan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Agusman berujar BI bersama pemerintah bakal terus menempuh langkah-langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan tetap di bawah 3 persen.

Bank Indonesia bakal terus mencermati perkembangan global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. Misalnya, masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

"Kami akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," ujar Agusman.