TEMPO.CO, Manado - Ekonom senior dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tony Prasetyantono menilai pemerintah harus memonitor efektivitas 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla agar investasi ke Tanah Air meningkat.

Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

Menurut Tony, kunci agar investasi deras mengalir ke dalam negeri ada dua yaitu infrastruktur dan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Dari sisi investasi, ia menilai pemerintah sudah sangat antusias dalam menggenjot infrastruktur yang terlihat dari anggaran untuk proyek infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun per tahun.

"Supaya investor itu antusias, dibuat 16 paket. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Pemerintah harus monitor 16 paket itu efektif atau tidak, ada masalah tidak di lapangan," kata Tony dalam acara Rembuk Nasional "Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju" di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Tony menuturkan, apabila 16 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dapat berjalan secara efektif, maka pelan-pelan Indonesia dapat menggeser struktur ekonominya dari berbasis konsumsi menjadi investasi.

"Kita harus mengubah struktur ekonomi dari berbasis konsumsi jadi ekonomi yang banyak investasinya," ujar Tony.

Selain investasi, lanjut Tony, dalam jangka panjang kinerja ekspor juga perlu diperbaiki dan bergeser dari berbasis komoditas menjadi produk-produk manufaktur.

Ia mencontohkan satu dekade lalu saat komoditas berjaya, ekspor Indonesia cukup tinggi. Namun saat ini, harga-harga komoditas relatif masih belum pulih dari penurunan yang tajam sejak melambatnya ekonomi global.

"Dengan kata lain, paling baik jangan terlalu bergantung pada produk komoditas. Eskpor kita harus 'diversify' yang banyak mengandung produk manufaktur," kata Tony.

16 Paket Kebijakan Ekonomi yang diterbitkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK sejak 2015 antara lain paket pertama terkait peningkatan daya saing industri nasional, paket kedua terkait kemudahan persyaratan perizinan dan menyederhanakan prosedur ekspor, paket ketiga terkait fasilitasi jasa keuangan, pendanaan ekspor dan eliminasi hambatan bisnis, paket keempat terkait jaminan sosial dan perbaikan sejahteraan masyarakat, dan paket kelima terkait peningkatan iklim industri dan investasi melaIui insentif pajak dan deregulasi perbankan syariah.

Paket keenam terkait stimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan fasilitas avalibilitas komoditas strategis, paket ketujuh terkait stimulasi aktivitas bisnis untuk industri padat karya yang berskala nasional melaIui insentif dalam bentuk proses sertifikasi untuk individu, paket kedelapan terkait penyelesaian perselisihan akuisisi tanah, mengintensifkan produksi minyak lokal, dan stimulasi industri pesawat domestik.

Untuk paket kesembilan terkait percepatan kelistrikan, stabilisasi harga daging dan peningkatan sektor logistik desa-kota, dan paket kesepuluh terkait revisi daftar negatif Investasi dan peningkatkan proteksi untuk UMKM.

Kemudian paket kesebelas terkait stimulasi perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan industri serta paket keduabelas terkait peningkatan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Paket ketigabelas terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, paket keempatbelas terkait peta jalan untuk perdagangan elektronik (e-commerce), paket kelimabelas terkait perbaikan logistik, dan paket kebijakan ekonomi keenambelas terkait percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.

ANTARA