TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meminta dunia agar membuat regulasi mengenai Internet dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan konsumen. Hal tersebut, dia tuturkan dalam sambutan pembukaan seminar The Bali Fintech Agenda di Nusa Dua, Bali.

BACA: Premium Batal Naik, Ini Tiga Hal yang Menjadi Pertimbangan Jokowi

"Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour,” ujar Jokowi dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Oktober 2018.

Jokowi melihat, jika regulasi terlalu ketat, akan menciptakan sistem yang tertutup. Sehingga, akan menyebabkan kegiatan ekonomi, jauh dari ekonomi siber. Menurut Jokowi, pemerintah harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perkembangan di sektor teknologi keuangan tidak menghasilkan disrupsi yang mengganggu ekonomi dan tatanan sosial. "Bali Fintech Agenda akan membantu negara di dunia membuat kerangka kebijakan agar teknologi keuangan dapat melindungi konsumen dan tidak mengancam stabilitas keuangan,” tutur dia.

BACA: Harga BBM Premium Batal Dinaikkan, Ini Pertimbangan Jokowi

Menurut Sri Mulyani, 12 elemen dalam Bali Fintech akan membantu negara untuk menciptakan dampak positif pada perekonomian dunia. Tentunya, kata dia, dengan panduan yang dikeluarkan oleh IMF.

Adapun elemen-elemen tersebut antara lain, mendukung perkembangan fintech, memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan, dan mendorong kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas dan teruji.

Kemudian Sri Mulyani menyebutkan perlunya inklusi keuangan untuk semua orang dan mengembangkan pasar keuangan, memantau perkembangan perubahan di sistem finansial, menyesuaikan kerangka kebijakan dan praktek pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, elemen tersebut ialah melindungi integritas sistem keuangan, menyesuaikan kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini, memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik, mengembangkan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari fintech, mendorong kerjasama informasi internasional, serta meningkatkan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.