Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

Reporter

Antara

Rabu, 26 September 2018 21:11 WIB

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli setibanya di gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jakarta, 2 Mei 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menilai kebijakan ekonomi makro pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini masih konservatif yakni melakukan pengetatan saat ekonomi melambat.

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Kebijakan Impor Beras Jokowi Ditunggangi Kartel

"Kalau cara pengambilan kebijakan di dalam makro ekonomi sangat super konservatif yaitu 'austerity' atau pengetatan pada saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, maka jangan aneh ekonominya itu nyungsep, paling muter-muter di sekitar lima persen," ujarnya di Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia periode 2000-2001 itu menuturkan, 'austerity' adalah program yang dianggap gagal memulihkan perekonomian suatu negara.

Ia mencontohkan Yunani yang tiga kali melakukan pengetatan kebijakan, namun justru membuat ekonomi negara tersebut anjlok.

"Jadi, tidak aneh apa yang terjadi hari ini. Kalau obatnya pengetatan, uber pajak, dan potong anggaran, pasti jadinya gini. Ini bukan ilmu ajaib, cuma banyak orang di Indonesia enggak ngerti. Percaya, ini bisa kok membaik. Apanya yang membaik, 'wong' obat ini sudah dites puluhan kali di Asia Afrika gagal," kata Rizal.

Terkait pelemahan rupiah yang saat ini hampir menyentuh Rp 15.000 per dolar AS, ia menilai rupiah masih belum akan stabil.
Menurut Rizal, rupiah di level tersebut justru baru permulaan di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

"Apakah dengan semua langkah yang diambil kita sudah capai stabilitas yaitu di bawah 15 ribu? Kami jawab, belum. Ini baru permualan, karena langkah-langkahnya itu banyak yang behind the curve, di belakang kecenderungan," ujarnya.

Menurut Rizal, satu-satunya yang melakukan kebijakan ahead the curve yaitu Bank Indonesia.

Ia mengapresiasi Gubernur BI Perry Warjiyo yang telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 1,25 persen.

"Gubernur BI saya puji ia ambil langkah naikkan tingkat bunga 1,25 persen, mungkin harusnya 3-4 persen, atau dicicil. Tapi, kalau ia terlalu tiinggi naikkan tingkat bunga, pertumbuhan ekonomi akan anjlok 4,5 persen. NPL di perbankan juga pasti akan semakin tinggi," kata Rizal.

Pendapat Rizal Ramli berbeda dengan pengusaha Theodore Permadi Rachmat. Menurut TP Rachmat, upaya pemerintah menstabilkan perekonomian tanah air akibat melemahnya nilai tukar rupiah sudah tepat. Di antaranya menaikkan tarif pajak penghasilan impor yang tidak terlalu mempengaruhi masyarakat. Begitu pula dengan penundaan proyek strategis pemerintah.

ANTARA

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

5 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

7 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

19 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya